Jakarta, innews.co.id – Pengunduran pelaksanaan konferensi wilayah (konferwil) Provinsi Riau yang sejatinya dilakukan pada 27 Oktober 2018, menjadi 24 November 2018, adalah hal biasa dalam sebuah organisasi.

Dalam suratnya bernomor 012-3/PENGWIL- IPPAT/X/2018 yang ditujukan kepada Pengurus Pusat IPPAT, pengurus Pengwil Riau yang dipimpin Johari, SH., MSi., sebagai Ketua dan Ratih Trikora Dewi, SH., M.Kn., sebagai Sekretaris, menyampaikan alasan penundaan karena terkait pematangan acara Konferwil terkait tempat acara dan kehadiran anggota.

Djohari, SH., MSi., – Ketua Pengwil IPPAT Riau

Ketika coba dikonfirmasi, Johari lewat pesan singkatnya mengatakan, “Pengunduran jadwal konferwil tersebut guna memenuhi AD/ART, yakni 2 bulan setelah rakerwil”.

Tapi, masalahnya, berangkat dari himbauan yang disampaikan Kuasa Hukum Tim Gugat IPPAT yang telah melayangkan gugatan Kongres VII IPPAT di Makassar ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, nampaknya bila konferwil dilaksanakan, maka berpotensi akan digugat.

Hal ini dibenarkan Tagor Simanjuntak, SH, juru bicara Tim Gugat IPPAT ketika dihubungi.

Menurut Tagor, alasan akan digugat adalah Pengwil Riau telah menjalankan perintah PP IPPAT yang tidak legitimate. Padahal mereka tahu bahwa sudah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan AD/ART.

“Ya, kalau konferwil dilaksanakan akan digugat,” ujar Tagor.

Sementara ini, perkara gugatan Tim IPPAT tengah berproses di PN Jakarta Barat dan memasuki sidang kedua pada 28 November 2018. (RN)