Tri Firdaus Akbarsyah - Sekretaris Umum PP INI periode 2019-2022

Jakarta, innews.co.id – Rapat Pleno, Selasa (2/7/2019), di Balai Kartini, Jakarta, menandai babak baru dalam derap langkah Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI). Berbagai hal dikupas dalam pleno tersebut guna mematangkan laju INI menjadi organisasi yang lebih modern.

Hal ini disampaikan Sekretaris Umum PP INI Tri Firdaus Akbarsyah, SH., MH., kepada sejumlah wartawan usai pleno, Selasa (2/7/2019) malam.

Menurut Firdaus, rapat pleno ini guna menetapkan langkah-langkah dan program kerja PP INI, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Pemotongan kue ulangtahun 111 tahun Ikatan Notaris Indonesia di Balai Kartini, Jakarta, Senin (1/7/2019)

“Salah satu penekanan PP INI adalah mencermati dinamika perkembangan zaman yang begitu cepat. Begitu juga kegiatan perekonomian dan perdagangan yang berkembang pesat. Untuk itu, dipandang perlu dilakukan perubahan UU Jabatan Notaris. Mungkin ada 50 persen isi UU tersebut harus direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan yang ada,” urai Firdaus.

Dia mencontohkan soal protokol, bentuk akta, kadaluarsa akta, sanksi,-sanksi dimana harusnya masuk ke lex spesialis bukan pidana umum, dan lainnya.

Hal lainnya, bagaimana persiapan PP INI dalam mengadakan International Congress of Notaries ke-29, yang akan diadakan di Jakarta, 24-30 November 2019 mendatang.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia periode 2019-2022

“Kita mau tunjukkan bahwa eksistensi notaris Indonesia masih ada dan sudah mendunia,” kata Firdaus.

Selain itu, Firdaus menambahkan, kepengurusan sekarang juga mengutamakan kerja sama lintas bidang.

Sementara itu, Mugaera Djohar, SH., M.Kn., Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan PP INI yang mendampingi Tri Firdaus saat wawancara mengatakan, pemerintah meminta PP INI aktif memberi masukan-masukan guna perubahan UU JN.

Mugaera Djohar – Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan PP INI

“Kami akan membuat rumusan rancangan perubahan. Itu akan diserahkan ke menteri terkait,” jelasnya.

Ditelisik soal pengangkatan notaris, Mugaera mengatakan, kedepan rencananya akan dibuat jadwal tetap untuk pengangkatan notaris sesuai formasi atau kebutuhan daerah. Misal, setahun ada 2 kali pengangkatan.

“Kita dan pemerintah punya semangat yang sama untuk memberi kemudahan dan kepastian hukum, baik kepada notaris maupun calon notaris,” tukasnya. (RN)