Jakarta, innews.co.id – Pada Sidang Paripurna Luar Biasa ke-3, secara langsung Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang didampingi Wakil Ketua Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2017 dari Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis, (31/5).

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menjelaskan, pemeriksaan ini dilakukan pada 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan bendahara Umum Negara (LKBUN). Lebih rinci, sebanyak 80 LKKL (90,9 persen) mendapat WTP, 6 LKKL (6,8 persen) mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 2 LKKL (2,3 persen) mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyambut positif laporan hasil LKPP dari BPK karena banyak laporan pada tahun 2016 terdapat peningkatan entitas pemeriksaan yang menerima opini WTP sebanyak 80 entitas, yang sebelumnya hanya 74 entitas. Selain itu, terdapat penurunan entitas yang menerima opini TMP.

“Hasil pemeriksaan BPK terhadap anggaran DPD TA 2017 kembali mendapat opini WTP. Hasil ini telah diraih secara berturut-turut sejak tahun 2006. Kami berharap Sekretariat Jenderal DPD RI dapat terus mempertahankan prestasi ini dan BPK dapat senantiasa melakukan pembinaan dan pengawalan terhadap penggunaan anggaran negara di DPD RI,” ujar Nono.

Tidak itu saja, Nono juga meminta pimpinan Komite IV dan pimpinan BAP bahwa sesuai dengan tugas konstitusional DPD, maka dokumen BPK ini bisa menjadi bahan bagi para anggota DPD dalam tugas-tugasnya di daerah yang mencakup penyerapan aspirasi dan fungsi pengawasan. (RN)