Dr. Suyud Margono tampil sebagai Saksi Ahli di Pengadilan Niaga Medan, Sumut, Selasa (12/11/2019)

Medan, innews.co.id – Penggunaan Logo “PSMS Medan 1950” oleh pihak lain tanpa izin masuk kualifikasi sebagai Pemohon yang beriktikad tidak baik, sehingga mengakibatkan seluruh anggota klub PSMS yang berjumlah 40 klub menjadi sangat dirugikan, baik materil maupun immateril.

Hal ini dengan gamblang disampaikan Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCIArb., Wakil Ketua Asosiasi Konsultan HKI Indonesia (AKHKI), yang tampil sebagai Saksi Ahli pada Kasus Gugatan Pembatalan dan ganti rugi atas Penggunaan/ Pelanggaran Hak Cipta Logo “PSMS Medan 1950” dalam Perkara No. 02/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN.Niaga.Mdn pada Pengadilan Niaga Medan, Sumatera Utara, Selasa (12/11/2019).

Tampil sebagai Penggugat, Dr. H. Mahyono, SPB., SPBA., Ketua Umum, PSMS (Persatuan Sepakbola Medan dan Sekitarnya) dan para Tergugat, PT. Pesemes Medan, Syukri Wardi, dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) Kemenkum HAM RI.

Dijelaskan Suyud, dari catatan sejarah logo PSMS Medan 1950 sudah ada sejak 21 April 1950 dan sudah dipergunakan oleh Pemain Sepakbola PSMS Medan sejak tahun 1950, baik dalam pertandingan/kompetisi di dalam negeri maupun luar negeri. Karena itu, secara logika hukum tidak masuk akal Tergugat 2 yang lahir tahun 1966, menyatakan diri sebagai pencipta atas Logo PSMS Medan 1950 oleh karena logo ini telah diciptakan lebih dulu saat Tergugat 2 belum lahir.

Sebelumnya, Syukri Wardi (Tergugat 2) menyatakan diri sebagai Pencipta Surat Pendaftaran Ciptaan No.: 067984, tanggal 28 Maret 2014, dengan diperbaiki tanggal pengumuman yang sebelumnya tertulis 21 April 1950 lalu diperbaiki menjadi 21 April 1980 yang diterbitkan Ditjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM RI (Tergugat 3).

Suyud menegaskan, “Perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah meniru, menjiplak, dan mengakui Logo “PSMS Medan 1950″ secara tanpa hak dan melawan hukum dan lalu mendaftarkannya sebagai hasil ciptaannya ke Ditjen HKI (Tergugat 3) telah dapat dikualifikasikan sebagai Pemohon yang beriktikad tidak baik”.

Dalam perkara ini, lanjut Suyud, telah terjadi pelanggaran hak cipta. Di dalam hak cipta terdapat 2 hak yang mendukungnya, yakni: hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights).

“Pada umumnya, dalam perkara Pelanggaran Hak Cipta adalah terjadinya pelanggaran Hak Ekonomi dan/ atau hak Moral dari Pencipta, sehingga bentuk ganti rugi yang diminta oleh Pencipta/ Pemegang Hak (copyrights holders) terhadap adanya pelanggaran Hak Cipta adalah tuntutan ganti kerugian atas hak ekonomi berupa ganti rugi materiil, sedangkan untuk pelanggaran Hak cipta berupa hak moral berupa ganti rugi secara immateriil,” jelas Suyud.

Selain itu, pengunaan Logo “PSMS Medan 1950” sudah sejak 1950, maka secara hukum Penggugat adalah pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan terhadap Pendaftaran Ciptaan No. : 067984 tanggal 28 Maret 2014 berikut Perbaikan Surat Pendaftaran Ciptaan No.: HKI.2-HI.01 .07-29 tanggal 28 Mei 2014 yang diterbitkan Ditjen HKI kemenkum HAM Rl (Tergugat 3) ke Pengadilan Niaga Medan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selanjutnya, sangat beralasan hukum bila Pengadilan Niaga Medan menyatakan batal pencatatan ciptaan Surat Pendaftaran Ciptaan No.: 067984 tanggal 28 Maret 2014 berikut Perbaikan Surat Pendaftaran Ciptaan No.: HKI.2-HI.01.07-29 tanggal 28 Mei 2014 yang diterbitkan Ditjen HKI, Kemenkum HAM RI dan memerintahkan (Tergugat 3) untuk mencatat pembatalannya dalam Daftar Umum Ciptaan.

Diusulkan juga menempuh jalur penyelesaian sengketa alternatif (mediasi/ konsiliasi) sehingga terjadi kesepakatan/ perdamaian. (RN)