Jakarta, innews.co.id – Hasil rapat pleno Partai Golkar yang salah satu pointnya melakukan rotasi kepemimpinan di MPR RI mendapat penolakan keras dari Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Partai Golkar Mahyudin. Pergantian dirinya, menurut Mahyudin, tidak memiliki dasar.

“Pergantian Wakil Ketua MPR enggak ada dasarnya. Saya tidak akan mengundurkan diri,” ujar Mahyudin singkat.

Dirinya mengakui Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto telah berkomunikasi dengannya terkait pergantian ini. Dalam komunikasi itu, Airlangga menyampaikan akan melakukan rotasi alat kelengkapan, termasuk pimpinan MPR.

Bagi Mahyudin, mestinya Golkar fokus meningkatkan elektabilitasnya, bukan membuat kisruh dan perpecahan baru. “Saya taat hukum, karena Indonesia negara hukum,” kata Mahyudin.

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan UU Nomor 17 tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pimpinan MPR hanya bisa diberhentikan dari jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan. Jadi Wakil Ketua MPR Dengan demikian, jabatan Wakil Ketua MPR tidak bisa diganti jika Mahyudin tidak mengundurkan diri. (BY)