Jakarta, innews.co.id – Penggunaan kartu kredit untuk belanja perjalanan dinas dan belanja operasional oleh pejabat yang terkait harus akuntabel.

Hal ini dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi menyikapi rencana pemerintah memberlakukan kartu kredit untuk belanja perjalanan dinas dan belanja operasional.

“Selama ini sudah, tapi belum tersistem dengan baik, sudah ada semacam pedoman dari Kementerian Keuangan kemudian dari bank juga sudah membuat fitur atau programnya sehingga tinggal dijalankan saja. Standar akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan,” tutur Mendikbud (14/3). Dia menambahkan, penggunaan kartu kredit lebih efisien. Selain itu beberapa instansi di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Kementerian Sekretariat Negara sudah menggunakannya lebih dulu.

Meskipun sistem pembayaran dan transaksi pemerintah menggunakan kartu kredit, Muhadjir mengatakan pertanggungjawabannya tetap harus secara standar akuntansi yang selama ini sudah ada. Dia pun menyakini program tersebut sudah diinisiasi oleh Kementerian Keuangan, maka sistem pelaporannya sudah diakui oleh pemerintah.

Muhadjir menambahkan, kalau sudah menjadi sistem yang ada dasar peraturannya lebih mudah. Pertanggungjawabannya ada di dalam daftar transaksi elektronik. Ini memang sistem baru, nantinya satuan kerja pemerintah akan terbiasa.

Salah satu tujuan penggunaan kartu kredit ini adalah mengurangi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara dan meminimalkan fraud. Sistem baru tersebut akan resmi digunakan pada Mei mendatang di sejumlah satuan kerja kementerian/lembaga. Saat ini, pemerintah tengah menggodok regulasinya, salah satunya melalui Peraturan Menteri Keuangan. (BY)