Catur Susanto, Kepala Pusat Data Kementerian Koperasi dan UKM RI

Oleh : Catur Susanto*

Berdasarkan 5 negara yang terpilih, dalam keterlibatan sektor UMKM dalam rantai nilai global, Indonesia dinilai masih relatif paling rendah. Diindikasikan hanya sebesar 6,3 persen dari total UMKM yang ada di Indonesia yang mampu terlibat dalam rantai perdagangan di wilayah Asia Tenggara.

Selain itu, defisit neraca perdagangan yang terjadi pada tahun 2018 menuntut pemerintah untuk melakukan langkah strategis agar kondisi ekonomi nasional lebih stabil. Salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mendorong kegiatan ekspor produk pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Namun demikian, faktanya, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih relatif rendah yaitu sebesar 15.80 persen atau sekitar US$23 miliar dari total ekspor non-migas. Angka tersebut, dinilai masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti, Vietnam sebesar 20.00 persen dan Thailand sebesar 29.50 persen.

Berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan UKM, diolah tahun 2018, Indonesia memiliki sekitar 64,1 juta unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mencapai sebesar 99.90 persen dari total unit usaha yang tersebar di seluruh negeri ini. Kondisi empiris ini adalah usaha-usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh para petani, nelayan, perempuan di pelosok daerah, tukang sayur di pasar tradisional dan semacamnya. Banyak diantara mereka yang belum memiliki akses pinjaman ke bank. Terkonsentrasinya populasi pelaku ekonomi di sektor ini tidak serta merta diikuti dengan kucuran kredit yang mencukupi. Bahwa diperkirakan dari sebesar Rp5.300 triliun total kredit yang dikucurkan oleh bank umum di Indonesia tahun lalu, kurang dari 20 persen atau sekitar sebesar Rp 1.000 triliun saja yang diperuntukkan bagi UMKM.

Pemberian kredit masih didominasi oleh Bank Umum Nasional, yang memang telah diinstrusikan oleh Pemerintah untuk lebih memperhatikan UMKM melalui instrumen kebijakan ekonomi “Paket 4”. Lembaga pembiayaan non bank ataupun perbankan lain, terutama Bank Asing perlu didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pemberian permodalan bagi UMKM dan mempermudah proses administrasinya agar UMKM mampu meningkatkan kapasitas usahanya.

Pada hakikatnya, perkembangan dan keberlanjutan UMKMK tidak terlepas isu strategis dan aktual pemberdayaan UMKMK baik aspek internal maupun aspek eksternal. Beberapa isu internal antara, lain: 1). Stagnasi model bisnis dan institusional 2). Sindrom manajemen; 3). Citra konvensional yang membuat kurang menarik; 4). Regulasi yang out of date sehingga tidak mampu merespon perubahan yang cepat.

Disamping itu, isu eksternal, antara lain: 1). Tantangan revolusi industri 4.0; 2). Perkembangan generasi milenial yang naik dan bonus demografi; 3). Ekonomi digital tumbuh; 4). Fragmentasi dengan bisnis UMKM; dan 5). Model-model bisnis baru muncul. Dari ilustrasi isu-isu strategis tersebut tentu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dinamisasi dan turbulensi pelaku UMKM nasional.

Namun demikian, banyak ahli ekonomi dan kajian dari lembaga riset menyampaikan bahwa, apabila pemerintah mampu mengoptimalkan keberadaan UMKM sehingga omset UMKM dapat meningkat, UMKM dapat “naik kelas”, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya mampu mencapai 7 persen hingga 9,3 persen per tahun. Jika pemerintah fokus mendorong kenaikan omset UMKM, dengan target kenaikan omset usaha mikro sebesar 30 persen, usaha kecil sekitar 10 persen, maka perekonomian nasional diperkirakan setidaknya diperkirakan dapat tumbuh 7 persen, bahkan mencapai 9 persen (yoy).

Hal lain yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong UMKM “naik kelas”. Jika 10 persen saja dari UMKM yang ada mengalami kenaikan kelas, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional akan mampu menembus sebesar 7 persen, bahkan mencapai sebesar 9,3 persen (yoy).

Upaya dan langkah konkrit dan sebagai kebaruan pemerintah kedepan sebagai upaya akselerasi pemberdayaan UMKM yang telah dirumuskan salah satunya melalui pendekatan sentra/klaster. Istilah klaster (cluster) mempunyai pengertian harfiah sebagai kumpulan, kelompok, himpunan, atau gabungan obyek tertentu yang memiliki keserupaan atau atas dasar karakteristik tertentu.

Richardson dalam Soetrisno (2009) menyatakan bahwa “Klaster (Cluster) adalah merupakan pengertian yang lazim digunakan dalam Ilmu Ekonomi Regional untuk mendefinisikan pengelompokan industri sejenis dalam suatu kawasan dan ketika kegiatan industri itu bermacam‐macam, maka disebut aglomerasi.” Sementara itu, klaster menurut UU No. 20 Tahun 2008 dalam apa itu klaster (2008) adalah kelompok dengan focal/core industry yang saling berhubungan secara intensif dan membentuk partnership, baik dengan supporting maupun related.

Lyon dan Atherton (2009), sebagaimana dikutip dalam situs yang sama berpendapat bahwa terdapat tiga hal mendasar yang dicirikan oleh klaster/sentra, terlepas dari perbedaan struktur, ukuran ataupun sektornya, yaitu: 1. Komonalitas/Keserupaan/Kebersamaan/Kesatuan (Commonality): bisnis‐bisnis beroperasi dalam bidang‐bidang “serupa” atau terkait satu dengan lainnya dengan fokus pasar bersama atau suatu rentang aktivitas bersama; 2. Konsentrasi (Concentration): terdapat pengelompokan bisnis‐bisnis yang dapat dan benar‐benar melakukan interaksi; 3. Konektivitas (Connectivity): terdapat organisasi yang saling terkait/bergantung (interconnected/linked/ interdependent organizations) dengan beragam jenis hubungan yang berbeda.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa klaster/sentra adalah suatu sekumpulan yang terdiri dari perusahaan‐perusahaan yang saling berhubungan dibidang yang sama, yang menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan‐perusahaan anggotanya melalui dinamika yang kompetitif dan kooperatif.

Klasterisasi mempunyai fungsi, antara lain: sebagai media promosi produk anggota klaster (promotion media), jejaring usaha (Business networking), jejaring sosial (Social networking) serta media komunikasi bisnis (Business Communication). Pengklasteran UMKM akan memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha dan memicu para anggota klaster untuk saling berkompetisi dalam produk. Sehingga mereka akan termotivasi untuk selalu berinovasi demi mengembangkan usaha dan produknya sehingga mereka memiliki daya saing dalam menghadapi dinamika lingkungan eksternal.

* Penulis adalah Aktivis Koperasi Mahasiswa dan Pemuda