Jakarta, innews.co.id – Seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang sejatinya dilakukan di Desember 2019 mendadak ditiadakan dengan dalih efisiensi anggaran. Terjadi kekosongan kas daerah.

Ironis, DKI Jakarta dengan APBD sebesar 87,95 triliun di 2019 ini tanpa alasan jelas meniadakan sejumlah kegiatan yang telah direncanakan sejak tahun lalu.

Konon kabarnya, peniadaan kegiatan sudah terjadi sejak November 2019 dengan alasan kas daerah kosong. Hal serupa terjadi di seluruh wilayah Kota Administratif DKI Jakarta, termasuk Kesbangpol.

Ketika dikonfirmasi, Jum’at (29/11/2019), Robertho Manurung Kasubdit Idewasbangpol Kota Administasi Jakarta Timur membenarkan hal tersebut. “Ya, ada penghapusan kegiatan pada Desember ini, khususnya di Jakarta Timur,” katanya.

Menurut Robertho, perlu dipertanyakan, belum ada kebijakan tertulis dari Badan Kesbangpol Provinsi DKI, namun anggaran sudah ditiadakan.

“Setahu kami, semua anggaran yang di sahkan oleh DPRD DKI Jakarta, otomatis sudah tersedia sesuai dengan rencana program,” lanjut Robertho.

Dijelaskan, untuk program bulan November hingga saat ini belum ada kejelasan dari pimpinan dan hanya tegoran dari bendahara saja.

Dengan sengit Robetho berujar, telah terjadi radikalisme dan kriminalisasi anggaran di DKI. “Belum ada kebijakan jelas. Semuanya serba mendadak. Bendahara hanya menginfokan tidak boleh melakukan kegiatan yang jadwalnya dipertengahan November dengan alasan uang yang tersedia masih kosong. Atas hal tersebut, perlu kejelasan dari pimpinan atas larangan melaksanakan program kegiatan yang terencana tersebut untuk kegunaan masyarakat. Hal itu menjadikan kebingungan, bahkan bertanya-tanya didalam hati, ada dugaan terjadi kriminalisasi anggaran,” urai Robertho.

Menurut Robertho, menyikapi persoalan ini perlu penyelesaian secara tuntas. “Kriminalisasi anggaran membuat masyarakat sebagai pemegang kedaulatan Negara turut dirugikan secara langsung,” pungkas Robertho. (RN)