Robertho Manurung, pengamat sosial politik

Jakarta, innews.co.id – Tertundanya proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta harusnya menjadi pelajaran tersendiri bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk dapat mengusung sosok yang pernah duduk di pemerintahan dan sudah dikenal oleh gubernur dan partai pengusung, baik Gerindra maupun PKS. Tidak itu saja, PKS juga harus mau berjerih lelah untuk ikut mensosialisasikan calon yang diusungnya.

Penegasan itu disampaikan pengamat sosial politik Robertho Manurung dalam sebuah perbincangan di Jakarta, Selasa (7/1/2020). Menurutnya, kalau PKS mengklaim jatah wagub miliknya, maka harus benar-benar mengajukan seorang yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan Ibu Kota.

Dikatakannya, saat ini persoalan di Ibu Kota sudah menggunung, mulai dari aspek keamanan, sosial, manajemen, sampai banjir. Untuk itu, dibutuhkan seorang yang punya kapasitas membantu gubernur mengurai masalah-masalah tersebut.

“Harus diajukan orang yang cakap, populis, dan punya pengalaman sehingga ragam persoalan tersebut bisa diatasi,” kata Robertho.

Robertho menyambut baik keputusan PKS mengeliminir Ahmad Syaikhu. “Seharusnya itu dari kemarin-kemarin dan PKS langsung mengajukan calon lain,” ujar Robertho yang juga dikenal sebagai tokoh pemuda yang pernah berkiprah di HKTI dibawah kepemimpinan Ketua Umum Prabowo Subianto ini.

Meski demikian, niatan PKS untuk mencari calon lain, bahkan dari luar PKS sekalipun untuk diusung patut diapresiasi. “Memang harus demikian. Kan tidak salah bila ada calon alternatif dari luar PKS namun potensial,” imbuhnya.

Robertho berharap, PKS segera mengambil langkah-langkah cepat dan taktis mengingat waktu yang mendesak. “Jangan lagi berlama-lama. Tentukan siapa yang diusung, apalagi kalau benar ada kesepakatan bahwa Wagub DKI itu jatahnya PKS,” kata Robertho.

Sebaiknya Gerindra dan PKS dapat melakukan komunikasi politik dengan gubernur sebagai calon pendamping sehingga tahapan penetapan dapat segera dilakukan.

Konon kabarnya ada beberapa calon yang diusung sejumlah pihak yang dinilai mumpuni melakukan pembenahan di Jakarta, salah satunya adalah Mayjen TNI (Purn) Tanribali Lamo, SH., yang diusung oleh Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Jakarta Timur, sebuah wadah para tokoh lintas etnis. Tidak hanya sebagai Wagub, tapi sekaligus Ketua Dewan Pembina FPK.

Sosok Tanribali yang berasal dari etnis Makassar ini dinilai tepat karena pengalamannya sebagai Dirjen di Kemendagri serta 4 kali menjadi Pelaksana Tugas Gubernur di 4 provinsi yang berbeda di Indonesia. Nama lain yang juga diusulkan diantaranya Biem Benyamin (etnis Betawi) dan Boy Ali Sadikin (etnis Jawa Barat).

Sosok Tanribali cukup dikenal luas oleh pimpinan partai politik, ormas, dan tokoh-tokoh masyarakat serta pengamat sosial politik, dan lainnya. Mengingat Tanribali pernah menjabat di Kementerian (dulu Departemen, red) Dalam Negeri.

Bila PKS dapat mencalonkan dari unsur profesional dan didukung gubernur agar visi-misi nya tercapai, kata Robertho, sudah barang tentu PKS juga mendapatkan image lebih baik di masyarakat sebagai partai terbuka, terlebih dalam menghadapi Pilkada serentak 2020 yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan. (RN)