Bogor, innews.co.id – Kongres VII Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Makassar 2018, memiliki catatan tersendiri sebagai perhelatan dengan peserta terbanyak. Namun, pasca kongres, IPPAT kemungkinan bakal meraih penghargaan dari MURI lagi sebagai organisasi yang terbanyak berperkara di pengadilan.

Hal ini disampaikan Tagor Simanjuntak, SH., juru bicara Tim Gugat IPPAT usai Diskusi Ilmiah yang diadakan Yayasan Pengembangan Hukum Phakar dan LSM Rakyat Peduli Agraria bertema “Implikasi Gugatan Kongres Terhadap Ketua-Ketua Pengwil Potensial Jadi Tergugat”, di Bogor, Sabtu (24/11).

Menurut Tagor, para Ketua Pengwil IPPAT se-Indonesia adalah bagian dari carut-marutnya IPPAT di Makassar. Mengapa demikian?

“Ex officio Ketua Pengwil adalah Presidium Kongres VII. Mereka harus bertanggung jawab terhadap hasil, terutama pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat kongres, terutama AD/ART seperti kuorum pengambilan keputusan untuk terpilihnya calon ketua umum menjadi ketum, di mana ketum terpilih saat itu hanya memperoleh 1.209 suara, belum memenuhi 50 persen plus 1, seperti yang diamanatkan dalam AD/ART. Sementara pemilih jumlahnya mencapai 3.787 orang,” urainya.

Karena belum memenuhi 50 plus 1, kenapa langsung ditetapkan. Apakah para presidium tidak tahu aturan di AD/ART atau pura-pura tidak tahu. Ini harus dipertanggung jawabkan.

Oleh karena itu, Tagor meminta wilayah-wilayah menunda konferwil agar para ketua pengwil tidak lari dari tanggung jawabnya terhadap hasil Kongres VII.

“Sekarang ada kesan, ketua-ketua pengwil buru-buru mengadakan konferwil dan berharap bisa diganti sehingga terhindar dari masalah ini,” lanjut Tagor.

Tidak hanya konferwil, konferda pun akan digugat. Karena, pelaksanaan konferda lahir dari kepengurusan yang ilegal.

Rumor yang beredar, akan ada wadah IPPAT baru bernama IPPAT Perjuangan. Ketika dikonfirmasi, Tagor membenarkan hal itu. “Memang ada rekan-rekan yang menyuarakan hal itu,” ujarnya.

Namun, lanjutnya, gugatan IPPAT ini menjadi bukti keinginan ia dan rekan-rekan untuk menjadikan IPPAT tetap satu, tidak terpecah.

“Kami ingin mengembalikan IPPAT ke rel atau aturan main yang benar dan tidak terpecah,” imbuh Tagor.

Dia menambahkan, yang melakukan pelanggaran sejatinya adalah presidium kongres, tapi ketum terpilih sepertinya menikmati produk pelanggaran tersebut.

“Harusnya ketum terpilih legowo untuk mau menyelesaikan masalah ini dan menilai bahwa memang ada pelanggaran AD/ART,” ujarnya.

Berkaitan sidang ke-2 di PN Jakbar, Tagor mengatakan, kalau memang berniat baik mau menyelesaikan masalah, monggo, silahkan hadir. “Tapi kalau dari tergugat memang sudah tidak ada niat baik menyelesaikan, ya sudah tidak usah datang saja,” tandasnya.

Bilamana tergugat tidak hadir, jelasnya, pihaknya akan mengajukan verstek dan lanjut pada pembuktian. (RN)