Jakarta, innews.co.id – akan terjadi pemisahan antara kolom agama dan kepercayaan di KTP elektronik atau e-KTP. Awalnya mau digabungkan: agama/kepercayaan, namun Kementerian Dalam Negeri akhirnya memutuskan memisahkan keduanya.

Mengenai hal ini, sebelumnya telah terjadi perdebatan panjang. Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (4/4), Awalnya ada usul penulisan penghayat kepercayaan di kolom yang sama dengan agama. Misalnya, ‘Agama/Kepercayaan:’. Namun, perwakilan enam agama menolak usulan itu.

“Enam agama yang sah yang sudah datang merasa keberatan. Karena berarti sama, padahal beda. Yang aliran kepercayaan minta dicantumkan detail kepercayaannya,” jelas Tjahjo.

Sebelumnya, secara tegas, Presiden Jokowi mengatakan, putusan MK soal pengisian kolom kepercayaan di e-KTP bersifat final dan harus dijalankan pemerintah.

“Pelaksanaan perekaman bagi warga masyarakat penghayat kepercayaan (yang belum memiliki e-KTP) setelah pelaksanaan pilkada mengingat mayoritas warga masyarakat penghayat pada prinsipnya sudah mempunyai e-KTP,” kata Tjahjo.

Tjahjo menambahkan catatan data statistik penduduk Indonesia, dari 261.142.385 jiwa, ada 138.791 jiwa yang memeluk kepercayaan. Semua terhimpun dalam 187 organisasi yang berada di 13 provinsi. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari 187 organisasi itu, ada 160 yang aktif dan sisanya tidak aktif. (RN)