Jakarta, innews.co.id – Sekjen Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Bobi Alwy di LBH Jakarta, beberapa waktu lalu mendesak pemerintah untuk segera mensahkan Peraturan turunan UU No 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Peraturan itu diharapkan dapat menjabarkan hal-hal terkait dengan perlindungan, kontrak kerja, proses bantuan hukum, hingga pola asuransi dengan mendetail. “Aturan pelaksana akan terus diikawal, khususnya dalam hal kontrak dan aturan jam kerja. Itu harus dipastikan dibahas dengan detail di aturan turunannya,” jelas Bobi.

Menurut Bobi, sebelumnya di UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, kebijakan tata kelola perlindungan pekerja migran terkesan masih mengambang. Selain itu, sistem pengawasan untuk memastikan pekerja migran tidak berada dalam situasi kerja paksa masih lemah.

UU PPMI juga dianggap masih memiliki kelemahan. Di antaranya masih rendahnya jaminan ruang keterlibatan buruh migran dalam proses implementasi aturan.

Di sisi lain, advokat LBH Jakarta, Oky Wiratama, mengatakan salah satu yang sangat penting untuk diperjelas dalam aturan turunan UU No 18/2017 nantinya ialah pola perlindungan dan jaminan bantuan hukum bagi pekerja migran yang mengalami masalah di luar negeri.

“Di UU PPMI saat ini tidak disertakan dengan jelas bagaimana pola dan cara yang akan diberikan negara dalam memberikan akses hukum bagi buruh migran. Yang ada di sana hanya yang bersifat umum. Sementara untuk membuat buruh migran tidak kesulitan ketika akan mengaksesnya, itu harus dijelaskan dengan lebih spesifik setiap tahapannya,” kata Oky.

Selain itu, aturan mengenai edukasi yang harus terlebih dulu diberikan bagi calon buruh migran juga harus ada. Dengan begitu, buruh migran akan dapat memahami aturan dan mengerti cara mengakses bantuan bila mengamai masalah selama bekerja di luar negeri. (RN)