Sekretaris Kemenkop dan UKM Prof Rully Indrawan, didampingi Waketum PB NU Mohamad Maksum Machfoed (dua dari kiri), memberikan paparan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Lakpesdam NU dengan tema, Infrastruktur Kebijakan dalam Meningkatkan Kontribusi Ekonomi UKM Melalui Pemanfaatan Ekonomi Digital, di Jakarta, Rabu (8/10/2019)

Jakarta, innews.co.id – Dalam sistem perekonomian nasional, pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) kerap diibaratkan seperti ‘raksasa yang tengah tertidur’.

Ini lantaran sektor ini memberikan kontribusi yang sangat besar dalam jumlah tenaga kerja, maupun lapangan pekerjaan, namun dalam hal penguasaan aset sangatlah kecil dibanding dengan usaha besar yang jumlahnya hanya mencapai 5 atau 6 ribu pelaku. Demikian juga dengan kredit, dimana UMKM hanya mendapat maksimum 20 persen dari total kredit perbankan.

Hal ini secara gamblang disampaikan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Lakpesdam NU dengan tema, Infrastruktur Kebijakan dalam Meningkatkan Kontribusi Ekonomi UKM Melalui Pemanfaatan Ekonomi Digital, di Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Lebih jauh Rully menjelaskan dengan jumlah pelaku mencapai 63 juta dan menyumbang 97 persen total tenaga kerja, 99 persen lapangan kerja, 60,34 persen total PDB dan 14,3 persen total ekspor, seharusnya UMKM bisa berbuat lebih banyak lagi dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Ketimpangan sistem ekonomi dan distribusi aset ini yang sedikit banyak membuat Indonesia terjebak dalam 5 persen growth trap atau jebakan pertumbuhan ekonomi di sekitar 5 persen saja.

Karena itu Rully sepakat, kontribusi UMKM harus terus ditingkatkan dalam perekonomian nasional. Untuk itu, perlu ada keberpihakan, perlindungan, dan pemberian kesempatan lebih besar pada UMKM. “Era digitalisasi saat ini bisa dijadikan salah satu jalan untuk membesarkan UMKM melalui berbagai regulasi maupun peningkatan kapasitas pelaku UMKM,” ujar Rully.

Menurut ia, target pertumbuhan ekonomi pada 2020-2024 antara 5,4- 6,0 persen, dimana diharapkan UMKM bisa menjadi rohnya pembangunan ekonomi nasional.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PBNU Mohammad Maksum Machfoed mengatakan Indonesia telah mengalami beberapa krisis ekonomi dengan sistem ekonomi sekarang dimana banyak tergantung impor dan penguasaan oleh segelintir pengusaha.

“UMKM adalah pelaku ekonomi yang cocok dalam menjaga stabilisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, dengan jumlahnya yang besar dan tersebar di berbagai daerah, UMKM juga solusi untuk desentralisasi pertumbuhan perekonomian secara merata di berbagai wilayah tanah air. (IN)