Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga didampingi Ketua Umum Perhimpunan Baitul Maal Tamwil (BMT) Indonesia H Sularso dan Majelis Wali Amanah Perhimpunan BMT Indonesia Erie Sudewo, saat melaunching Wakaf Mesjid di Lombok dan Palu, pada acara Silaturahmi Nasional Perhimpunan BMT Indonesia Tahun 2018 di Jakarta, Selasa (6/11/2018).

Jakarta, innews.co.id – Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga meminta Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM untuk segera merealisasikan akad kredit dana bergulir bagi Baitul Maal Tamwil (BMT) di seluruh Indonesia.

“Sudah ada MoU antara LPDB KUMKM dengan Perhimpunan BMT di kantor Wapres, beberapa waktu lalu. Jadi, saya minta hal itu segera direalisasikan akad kredit dana bergulir,” kata Puspayoga pada acara Silaturahmi Nasional Perhimpunan BMT Indonesia Tahun 2018 di Jakarta, Selasa (6/11).

Di hadapan 400 orang peserta dari 180 BMT (11 provinsi), Puspayoga menyebut tidak ada alasan lagi untuk tidak segera dicairkan. “BMT itu jelas dan terukur. Selain itu juga aman karena sudah ada lembaga penjamin. Salurkan dana bergulir kepada pihak yang jelas-jelas saja, seperti halnya BMT ini. Kalau bisa segera akad kredit dan plafon ditambah,” tandas Puspayoga.

Terlebih lagi, lanjut Puspayoga, Perhimpunan BMT Indonesia sebagai koperasi sekunder dan menghimpun 326 BMT yang melayani koperasi primer, menyatukan visi dan misi sebagai lembaga keuangan syariah dalam memberikan layanan pembiayaan syariah kepada usaha mikro dan kecil yang menjadi anggotanya. “Dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia berpotensi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah,” imbuhnya.

Saat ini, Indonesia menjadi negara dengan jumlah industri keuangan syariah terbanyak di dunia. Antara lain, terdapat 5000 institusi lembaga keuangan syariah, meliputi 34 perbankan syariah, 58 operator Takaful/Asuransi Syariah, tujuh perusahaan modal ventura syariah, 163 BPR Syariah, 4500 BMT, dan satu institusi pegadaian syariah. “Tapi, di sisi lain, pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia masih relatif kecil, yaitu 5,7 persen dari total industri perbankan nasional. Bandingkan dengan Malaysia yang sudah mencapai 23,8 persen,” jelas Puspayoga.

Oleh karena itu, Puspayoga menegaskan bahwa peran dan kehadiran BMT dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat sangatlah strategis. “Saya menaruh harapan besar terhadap BMT untuk terus bersinergi mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Saya optimis akan hal itu,” kata Menkop lagi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketum Perhimpunan BMT Indonesia H Jularso mengungkapkan bahwa terkait dana bergulir dari LPDB KUMKM pihak BMT sangat mengharapkan segera akad kredit dana bergulir. “Berkas pengajuan dana bergulir yang kami kirim dikembalikan ke kita lagi, karena harus menyesuaikan dengan persyaratan baru sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM. Selain itu, plafon kami juga dianggap terlalu kecil, maka diminta untuk ditambah plafon pengajuan kredit dana bergulirnya,” urai Jularso.

Jularso menjelaskan, ada dua kegiatan utama dari BMT. Yaitu, sebagai Baitul Tamwil (lembaga bisnis) dan Baitul Maal (lembaga sosial). “Bagi BMT, puncak dari tujuan akhir berbisnis adalah sosial. Karena, kemuliaan seseorang itu ketika mampu berbuat banyak untuk orang lain. Ukurannya adalah berapa banyak yang sudah menjadi anggota koperasi syariah dan sejauhmana pemberdayaan ekonomi umat,” pungkas Jularso. (RN)