Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram memberi sambutan sekaligus membuka kegiatan "Penguatan Kapasitas Konsultan Pendamping dan Temu Solusi Pengelolaan PLUT-KUMKM" yang ditandai dengan pemukulan gong di Hotel Ibis, Jakarta, Senin (19/3). Bersamaan dengan kegiatan ini, dilakukan launching Perluasan Layanan Pembiayaan LPDB KUMKM melalui PLUT KUMKM dan launching aplikasi MyKUMKM.

Jakarta, innews.co.id – Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM yang telah dibangun di berbagai daerah diminta menyiapkan diri seiring dengan perubahan jaman yang terjadi. Caranya dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi sebagai bagian dari upaya menuju “Go to Global”.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram saat membuka kegiatan penguatan kapasitas konsultan pendamping temu solusi pengelolaan PLUT-KUKM Tahun 2018 di Jakarta, Senin (19/3).

Menurut Agus, PLUT-KUMKM merupakan lembaga yang menyediakan jasa non-finansial yang menyeluruh dan terintegrasi bagi KUMKM meningkatkan kinerja produksi, kinerja pemasaran, akses ke pembiayaan, pengembangan SDM melalui peningkatan kapasitas kewirausahaan, teknis dan manajerial, serta kinerja kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing KUMKM.

“Kerjasama PLUT-KUKM dengan PT Telkom sudah menjawab tantangan era informasi tadi. Begitu juga dengan kerjasama dengan LPDB yang sudah mulai memanfaatkan fintech,” jelas Agus.

Karena itu, Agus menyampaikan beberapa poin penting bagi pendamping PLUT-KUMKM.

Pertama, pendamping diminta harus memberikan advokasi, konsultasi dan sosialisasi kepada pelaku KUMKM akan perubahan jaman yang terjadi.

Kedua, pendamping PLUT-KUKM harus memiliki pengetahuan dan pendidikan, serta keahlian yang memadai.

Ketiga, pendamping PLUT-KUKM harus pula memiliki network yang baik dengan pihak perbankan dan asosiasi KUMKM.

Keempat, Harus ada rasa memiliki (sense of belonging) dari pendamping PLUT-KUMKM.

Kelima, pendamping juga harus memiliki sikap dan perilaku yang baik dan berintegritas.

Terakhir, ke depan para Pendamping PLUT harus bersertifikat dengan standar mininal. “Untuk itu, saya minta kepada Deputi Rsetrukturisasi segera mengembangkan sertifikasi bagi para pendamping melalui kerjasama dengan para pihak, khususnya yang menangani standarisasi profesi,” pintanya.

Sementara itu, Deputi Restrukturisasi Usaha, Kemenkop dan UKM melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas konsultan pendamping temu solusi pengelolaan PLUT-KUKM Tahun 2018 di Jakarta, 19-21 Maret 2018, dengan melibatkan 415 peserta, yang terdiri dari konsultan pendamping PLUT-KUKM, pimpinan PLUT-KUKM, serta para kepala dinas yang membidangi Koperasi dan UKM tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

Turut juga dihadiri oleh Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Abdul Kadir Damanik, Deputi Pengawasan Kemenkop dan UKM Suparno, stakeholders dari Badan Standarisasi Nasional, Badan Sertifikasi Profesi, PT Telkom Tbk, P-KKMB, Bappenas, Perum Bulog, Lembaga Layanan Pemasaran KUKM, Dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM. (RN)