Julius Purnawan, SE., MSi., melantik langsung Mayasusi

Jakarta, innews.co.id – Pawai gugatan yang terjadi di Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) seperti momok yang dapat mengganggu jalannya roda organisasi.

Secara sederhana, dapat dilihat bahwa akar gugatan berawal dari Kongres VII IPPAT di Makassar, di mana ada PPAT yang menilai pelaksanaannya telah menabrak aturan yang ada.

Melihat hal tersebut, beberapa PPAT yang tergabung dalam Tim Gugat IPPAT melayangkan gugatan terhadap Kongres VII IPPAT di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Tidak itu saja, para penggugat menilai karena lahir dari proses yang tidak sah, maka turunannya pun menjadi ilegal. Pasca daftar gugatan di PN Jakbar, kuasa hukum penggugat langsung menyurati semua pengurus wilayah (Pengwil) dan meminta untuk tidak melaksanakan konferensi wilayah (konferwil).

Namun, seiring waktu, beberapa pengwil tetap mengadakan konferwil. Dimulai dari Bali, Riau, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat.

Dianggap tidak mengindahkan proses hukum yang tengah berjalan, maka konferwil-konferwil tersebut pun digugat, baik di PN Jakarta Selatan, Cikarang, dan Jakarta Timur.

Tercatat hingga kini telah ada 33 orang yang digugat. Bahkan Julius Purnawan, SH., MSi., Ketua Umum PP IPPAT Hasil Kongres VII di Makassar yang terbanyak digugat dengan 8 gugatan. Menyusul Dr. Habib Adjie dan Prayitno di urutan kedua dengan 7 gugatan.

Menanggapi gugatan yang tengah menunggu proses sidang tersebut, I Made Widiada, Ketua Pengwil IPPAT Bali, secara singkat mengatakan, “Sah saja karena ini kan negara hukum. Biarkan saja hakim yg punya tugas”.

Sementara Mayasusi Likovitasari Ketua Pengwil IPPAT Kaltim mengatakan, “Kami menyerahkan sepenuhnya kepada PP IPPAT. Karena biar bagaimanapun kita tidak boleh gegabah, baik berkomentar maupun mengambil sikap. Biarlah tim advokasi dari Pengurus Pusat yang akan mewakili kami untuk bertindak sesuai dengan aturan yang ada”.

Di tempat terpisah, Ruli Iskandar Ketua Pengwil IPPAT DKI Jakarta mengatakan, “Saya menghormati gugatan yang tengah berproses di PN Jakbar. Tapi kalau boleh saya saran terhadap rekan-rekan penggugat bahwa sebaiknya mereka fokus pada masalah Kongres IPPAT ke-VII di Makassar, tidak usah melebar kemana-mana”.

Ketika disinggung soal adanya pendampingan hukum dari PP IPPAT, Mayasusi mengatakan singkat, “Seharusnya begitu”.

Demikian juga I Made Widiade sependapat dengan Mayasusi, “Harusnya ada”.

Pastinya, gugatan terhadap pelaksanaan konferwil di sejumlah daerah telah mendarat mulus di pengadilan dan siap disidangkan. (RN)