Jakarta, innews.co.id – Meski anggaran minim, namun tidak menghalangi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk bekerja maksimal.

Hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja 91 persen di 2018. Komisi VIII DPR RI pun memberi apresiasi tinggi terhadap capaian tersebut di Jakarta, Selasa (8/1/2019).

“Kami DPR mengapresiasi, apalagi melihat capaian 91 persen. Ini merupakan prestasi baik bagi Kemen PPPA,” ujar Ketua Komisi VII DPR RI Ali Taher.

Ke depan, lanjut dia, orientasi programnya perlu fokus pada penguatan keluarga. Sebab memutus mata rantai masalah perempuan dan anak dimulai dari keluarga. Hal ini melihat tren perceraian yang cenderung meningkat.

Sementara itu Menteri PPPA, Yohana Yembise mengungkapkan keresahannya dengan anggaran yang diberikan untuk Kemen PPPA terbilang kecil dan trennya menurun sejak 3 tahun terakhir.

“Anggaran Kemen PPPA di 2018 sebesar 507,9 milyar, ibaratnya hanya anggaran satu kabupaten/kota. Belum lagi di tahun ini anggaran kami dipotong menjadi 493,6 milyar. Padahal, Kemen PPPA harus melindungi 126 juta perempuan dan 83 juta anak di seluruh Indonesia. Tentu hal ini cukup menjadi kendala. Dengan dana kecil, Kemen PPPA berusaha agar gaung perlindungan perempuan dan anak bisa terasa oleh masyarakat. Salah satu hal yang bisa kami banggakan adalah mulai meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor kekerasan yang terjadi. Jaman dulu, masyarakat menganggap hal itu tabu bahkan untuk dibicarakan. Tugas kami ke depan adalah bagaimana menangani masalah yang sudah terlaporkan,” jelas Yohana.

Pada kesempatan itu juga Yohana memaparkan hasil kinerja di antaranya, meningkatnya kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) pada 2018 sebanyak 190 Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Juga meningkatnya partisipasi perempuan di berbagai bidang pembangunan melalui strategi PUG yang ditandai dengan hadirnya sekolah perempuan di beberapa daerah, serta meningkatnya kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan termasuk TPPO (tindak pidana perdagangan orang).

“Selama ini, program yang dibuat sudah cukup banyak untuk perempuan dan anak. Padahal jika laki-laki belum sadar untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak, ke depan tetap saja sulit. Apalagi dari data, pelaku kekerasan mayoritas adalah laki-laki. Saya memiliki pemikiran terkait wacana usulan mengubah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Kementerian Keluarga. Tentu, evaluasi kementerian ini perlu dikaji terlebih dulu. Harapannya agar semua bisa dijangkau, rehabilitasi sosialnya kepada semua, laki-laki, perempuan dan anak. Akhirnya keluarga kuat, negara kuat,” ujar Menteri Yohana. (IN)