Jakarta, innews.co.id – Banyaknya persoalan yang dialami kaum perempuan dan anak di Tanah Air, membuat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) meski sejatinya berada di kluster 3 yang artinya lingkup kerjanya sampai di tingkat provinsi, namun dipimpin Yohana Yembise, kementerian ini bisa turun sampai ke pedesaan.

Padahal, dari sisi anggaran kementerian cenderung turun terus. Bahkan tahun 2019 nanti anggarannya dipangkas lagi, hanya tinggal Rp443 milyar. Sangat jauh berbeda dibanding anggaran Kementerian PUPR yang anggarannya triliunan.

“Kami tahu anggaran kami kecil. Tapi Presiden Joko Widodo menyerukan kerja kerja kerja, karena itu yang kami lakukan adalah mengikuti arahan Presiden,” ujar Yohana dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja 4 Tahun Kemen PPPA di Ruang Kartini, Kemen PPPA, Jakarta, Rabu (31/10).

Sejumlah capaian besar telah digapai Kemen PPPA di antaranya, peningkatan industri rumahan sebanyak 3.764 untuk perempuan pelaku usaha.

Demikian juga ruang perlindungan anak mengalami kenaikan. Sekarang ada 466 Forum Anak, 87 Pusat Kreativitas Anak, 719 puskesmas Ramah Anak, 81 Unit Pusat Pembelajaran Keluarga, dan 10.210 Sekolah Ramah Anak.

Pelayanan untuk korban kekerasan saat ini telah terbentuk di 12 provinsi dan 15 kabupaten/kota. Demikian juga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sudah tersebar di 34 provinsi dan 390 kabupaten/kota.

Kemen PPPA juga memberikan pelayanan dukungan sarana Mobil Perlindungan (Molin) dan Motor Perlindungan (Torlin). Pada 2016 diberikan 203 molin dan 406 torlin. Di 2017, diberikan 45 molin, 2018 (40 buah), dan rencananya di 2019 akan diberikan 130 molin. (RN)