Otty Ubayani yakinkan tahun 2020 prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik

Jakarta, innews.co.id – Terobosan yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam dunia hukum dirasa cukup membanggakan dengan menerapkan Omnibus Law, menjadi perhatian besar semua pihak. Di dunia, baru Amerika Serikat yang menerapkan pola omnibus law, kedua Indonesia.

Menyikapi hal tersebut, adalah penting dikaji secara mendalam, apakah omnibus law menjadi sebuah terobosan hukum yang pas diterapkan di Indonesia atau justru sebaliknya.

Otty Ubayani bersama rekan-rekan pengurus di YKCHI

Untuk itu, dalam rangka Perayaan Ulangtahun ke-7, Ikatan Alumni Notariat (IKANOT) Universitas Diponegoro (Undip) menggandeng Yayasan Komunitas Cendikiawan Hukum Indonesia (YKCHI) menggelar acara Diskusi Hukum dengan tema “Omnibus Law Sebagai Solusi/Penyelesaian Tumpang Tindih Permasalahan Hukum Indonesia” di Gedung Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jl. Mayjen Sutoyo, Jakarta Timur, Sabtu (18/1/2020) sejak pagi hari.

Hal ini disampaikan Otty Hari Chandra Ubayani Panoedjoe, SH., Sp.N., MH., Ketua Umum Ikanot Undip sekaligus YKCHI di Jakarta, Rabu (15/1/2020) malam. Menurut Otty, acara ini juga bekerjasama dengan Yayasan Phakar.

Otty menjelaskan, omnibus law yang mau diterapkan di Indonesia diharapkan bisa melahirkan kepastian hukum. Karena dengan penyederhanaan hukum, maka akan sangat membantu pertumbuhan investasi di Indonesia. Namun, tentu hal ini akan dikaji oleh pakar-pakar hukum Indonesia.

Diskusi yang diprediksi akan menarik ini akan menghadirkan sejumlah pakar hukum yakni, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH., Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH., MH., Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, SH., M.Hum., C.N., Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS yang akan membedah soal omnibus law dan implikasinya bagi hukum di Indonesia.

Bicara peserta, menurut Otty, cukup banyak dan hadir juga dari berbagai daerah di Indonesia yang tertarik dengan topik ini. Harapannya, melalui acara ini, akan semakin tersosialisasi dengan baik dan mereka yang bergerak di dunia hukum akan lebih memahami terobosan hukum ini. (RN)