Jakarta, innews.co.id – Jangan hanya karena dari sisi jumlah umat masih sedikit lantas apa yang menjadi hak suatu kelompok harus dikebiri. Parahnya lagi, masih ada diskriminasi, baik soal anggaran dan lainnya. 

Salah satu yang menjadi hak dari kelompok agama yang telah dilegalkan di Indonesia adalah memiliki Pembimbing Masyarakat (Pembimas) sendiri yang seiman dan berkedudukan di Kementerian Agama (Kemenag) serta di daerah-daerah.

Sayangnya, sudah 18 tahun kran hak sipil umat Khonghucu dilegalkan, sampai kini belum memiliki Pembimas. Yang sekarang ada hanya Kepala Pusat yang setara Direktur yang dititipkan ke Sekretaris Jenderal Kemenag.  

Ketika coba dikonfirmasi mengenai belum adanya Pembimas bagi umat Khonghucu, Uung Sendana Linggaraja Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) di Klenteng Kong Miao, TMII, Jakarta, Kamis (2/8) menjelaskan, “Sejak tahun 2000 hingga kini masih terjadi tarik menarik soal keberadaan Pembimas Khonghucu dengan berbagai alasan”.  

Menurut Uung, alasan yang kerap dilontarkan belum ada kesiapan dari petinggi dan umat Khonghucu sendiri. “Tapi tidak dijelaskan detail belum siap apanya,” tandas Uung agak bingung.

Dikatakannya, sebenarnya sederhana saja, biarkan umat Khonghucu dipimpin oleh orang Khonghucu sendiri. Kalau pun mungkin belum ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) beragama Khonghucu yang sesuai eselon untuk Dirjen, UU Aparatur Sipil Negara (ASN) membolehkan merekrut dari luar PNS.

“Intinya, umat Khonghucu dipimpin juga oleh orang Khonghucu. Ini semata untuk lebih memudahkan dalam pengorganisasian serta penatalaksanaan pelayanan bagi umat Khonghucu,” ujar Uung.    

Dijanjikan  

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat Munas Matakin, sebenarnya sudah dijanjikan akan dibentuk Pembimas Khonghucu, bahkan sudah keluar Perpres No. 135 yang isinya Amandemen ke-7 Departemen Agama yang salah satunya isinya soal Dirjen Bimas Khonghucu.

Perpres itu sendiri keluar persis 3 hari sebelum SBY serah terima jabatan dengan Joko Widodo.  

Akan tetapi, oleh Presiden Jokowi, Perpres itu kemudian diganti menjadi Perpres No. 182, dimana Dirjen Bimas Khonghucu diganti menjadi Kepala Pusat setara Direktur yang berada dibawah naungan Sekjend Kemenag. Dulu, Kapus ini dirangkap oleh Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragam (PKUB) yang juga bukan beragama Khonghucu.  

“Di Matakin banyak yang sanggup untuk menjadi Dirjen. Tapi kenapa harus diberikan ke orang lain,” imbuh Uung sambil terheran.

Lelang jabatan  

Pada 2017, terbentuklah Kapus Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu yang dilanjutkan dengan lelang jabatan yang menghadirkan 3 orang dari Muslim dan 1 orang dari Khonghucu. Padahal, kala itu Uung mengaku sudah mencarikan umat Khonghucu, seorang PNS bereselon 4B.

Sampai akhirnya ketemu seorang PNS bernama Tita Lauw Inniang. Sayang, lelang yang dipimpin Sekjend tersebut akhirnya justru menggugurkan calon dari Khonghucu. Alasannya, belum menguasai birokrasi dan administrasi. Kala itu, terpilihlah Mudhofir sebagai Kapus Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.  

“Umat Khonghucu sempat protes. Kok kita dipimpin oleh yang tidak seagama. Gelombang protes pun mengemuka di mana umat menyurati Menteri Agama menanyakan hal tersebut. Tapi saya stop,” kisah Uung.  

Sebelum pelantikan Kapus, Menag menelepon Uung dan menjanjikan Kapus yang terpilih tersebut, meski beragama lain akan lebih memperhatikan umat Khonghucu.  

Demikian juga, saat berkomunikasi dengan Sekjend Kemenag Nur Syam, Uung mendapat penegasan bahwa Tita Lauw akan diplot sebagai Kepala Bidang lebih dulu agar bisa belajar birokrasi dan administrasi. Namun, fakta bicara lain, justru yang diangkat sebagai Kepala Bidang Pendidikan dan Kepala sub-Bidang Pendidikan yang baru dilantik beberapa hari lalu, juga bukan dari Khonghucu.

“Jujur saya kecewa dengan keputusan Kemenag yang sepertinya semena-mena mengangkat pejabat untuk Khonghucu. Harusnya hal ini bisa dikonsultasikan dulu. Karena kami yang memiliki umat sampai ke tingkat bawah,” tandas Uung dengan kening berdenyit.    

Dimana keadilan?  

Sangat disayangkan sikap dari Kemenag terhadap umat Khonghucu. Menurut Uung, kalau benar ada niat tulus menyiapkan pengganti, berikan kesempatan Khonghucu memiliki pemimpin yang seiman. Paling tidak, diperjuangkan agar kader Khonghucu yang sudah menjadi PNS bisa masuk. “Tapi mungkin kalau hanya lip service saja, yang ada kami sangat kecewa,” ujar Uung.  

Tidak itu saja, di lingkungan Kemenag ada satu orang Khonghucu yang sudah bekerja selama 8 tahun, tapi tidak naik-naik eselonnya. Demikian juga 3 orang Khonghucu bekerja honorer dan belum jelas kapan mau diangkat menjadi pegawai tetap.  

Uung meminta Kemenag bisa berlaku adil. “Kalau agama lain bisa memiliki Pembimas yang seagama, kenapa Khonghucu tidak? Jangan selalu dikatakan kami tidak siap. Kami siap kapan saja diberi mandat,” tukasnya berapi-api.

Buta anggaran  

Demikian juga soal anggaran. Menurut Uung, kalau majelis agama lain secara rutin mendapat dana dari Kemenag, untuk Matakin sama sekali tidak pernah. “Kami mandiri, tidak ada bantuan sedikit pun dari Kemenag,” urai Uung.  

Begitu juga pada acara-acara besar umat Khonghucu seperti Imlek atau Munas tidak ada bantuan sama sekali. “Saya dengar saudara dari agama Hindu saat mengadakan Mahasaba mendapat bantuan senilai Rp1 miliar dari Kemenag. Lagi-lagi, dimana rasa keadilan itu?” ujar Uung.  

Meski begitu, Uung mengakui, beberapa kali Kemenag memberi bantuan untuk renovasi rumah ibadah (klenteng) di daerah-daerah. Tapi kami dapat kabarnya bukan dari Kemenag, tapi dari pengurus tempat ibadah yang dibantu.  

Lebih jauh Uung mengatakan, pihaknya tidak pernah tahu berapa sebenarnya alokasi anggaran untuk Khonghucu dan kemana saja penggunaannya selama ini. “Kami memang beberapa kali pernah diminta membuatkan semacam program dan sudah dibuat. Tapi cukup sampai disitu, tidak ada tindaklanjutnya. Saya khawatir, anggaran untuk Khonghucu menjadi tidak tepat sasaran,” akunya.

“Kami bukannya tidak berterima kasih kepada Kemenag, akan tetapi saya berharap ada perhatian lebih serta memberi kesempatan umat Khonghucu untuk memiliki pemimpin yang seagama. Mungkin dari aspek jumlah kami memang masih kecil, tapi aspek keadilan juga harus diperhatikan,” singgung Uung seraya berujar, untuk Munas Matakin, Desember 2018 ini, pihaknya sudah mengajukan anggaran ke Kemenag sejak tahun lalu. Pun belum ada kabarnya sampai sekarang.

Dengan gamblang Uung mengharapkan agar Kemenag bisa segera merealisasikan Pembimas (setara Dirjen) bagi Khonghucu. Pun pejabat yang mendudukinya tidak harus dari PNS, melainkan bisa seagama. Sementara untuk struktur ke bawahnya, misal, pembimas di daerah-daerah bisa menyesuaikan. Dalam arti, didahulukan daerah yang banyak umat Khonghucunya.

Ketika coba dikonfirmasi mengenai segudang masalah umat Khonghucu ini, Sekjend Kemenag Prof Nur Syam belum bisa berkomentar.

Kiriman pesan berupa beberapa pertanyaan dari innews sampai berita ini diturunkan tidak kunjung dibalas. (RN)