Banjarmasin, innews.co.id – Kemudahan memasarkan produk di era Revolusi Industri 4.0 harus disertai standarisasi produk baik merek, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan halal. Karenanya produk-produk UMKM pun dihimbau agar memiliki standarisasi dan sertifikasi produk.

Hal ini dikatakan Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Antar Lembaga, Luhur Pradjarto dalam acara seminar Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dalam rangka APINDO UMKM SUMMIT 2019 sekaligus pemberian awards kepada UMKM oleh APINDO Kalimantan Selatan di Banjarmasin, beberapa waktu lalu.

Luhur menjelaskan di era revolusi industri 4.0 ada 3 hal pokok yang perlu dipahami, yaitu teknologi, otomatisasi dan disrupsi (disruption). Hanya saja ia meminta supaya koperasi dan UMKM tidak perlu khawatir untuk menghadapi tantangan tersebut. “Tetapi justru dengan adanya tantangan itulah akan ada peluang,” tandasnya.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya menurut Luhur pelaku KUMKM juga perlu membangun dan memperkuat jaringan usaha karena dengan adanya jaringan usaha, akan memperkuat usahanya dan saling mendukung.

“Misalnya apabila pelaku usaha mikro atau kecil mendapatkan borongan atau pesanan dengan jumlah besar, karena kekurangan produksi, maka untuk dapat memenuhi pesanan dapat bekerjasama dengan anggota jaringan lainnya, dan tentunya dengan standar dan spesifikasi yang sama,” kata Luhur.

Lebih jauh Luhur menjelaskan dalam meningkatkan dan mengembangkan koperasi dan UMKM, ada 5 unsur yang saling terkait, yaitu pertama Akademisi, yang akan melakukan penelitian dan pengakajian dan mensosialisasikan serta mengedukasi UMKM. Kedua, Businessman (pelaku usaha), bagaimana mereka bisa saling berinteraksi sesuai dengan norma bisnis yang digeluti tanpa harus mematikan yang kecil.

Ketiga, Komunitas, para UMKM dengan komunitasnya saling tukar informasi, memperkuat jaringan dan saling menghidupi. Keempat, Pemerintah, baik pusat maupun daerah memgeluarkan kebijakan yang menciptakan iklim usaha yang kondusif, misalnya memberikan kemudahan dalam perijinan, menyediakan tempat yang layak dan aman baik bagi produsen maupun konsumen.

Kelima adalah media. Peran media sangat penting untuk mempublikasikan produk-produk koperasi dan UMKM termasuk hasil penelitian maupun kebijakan dan aturan. “Apabila kelimanya disinergikan, kemungkinan besar dapat meningkatkan koperasi dan UMKM sehingga naik kelas,” ujar Luhur.

Pada acara tersebut, Sahbirin Noor, Gubernur Kalsel mengakui bahwa 20 persen PAD Provinsi Kalimantan Selatan merupakan sumbangan dari batubara yang mulai dikhawatirkan akan habis dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, menurut gubernur, agar PAD tetap terjaga, pemanfaatan sumberdaya alam lainnya harus dapat dimaksimalkan.

“Koperasi dan UMKM merupakan pelaku usaha yang perlu terus dikembangkan untuk memanfaatkan potensi dan kekayaan sumberdaya alam di Kalimantan Selatan. Kain sasirangan yang merupakan kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan akan terus dikembangkan,” ujar Sahbirin. (RN)