Mujianto dan David

Jakarta, innews.co.id – Bagi sebagian orang ini adalah langkah “gila”, tapi tidak demikian bagi Mujianto, seorang pengusaha ternama di Medan sekaligus Ketua Buddha Tzu Chi Sumatera Utara, demi menegakkan kebenaran.

“Apabila Ir. Rosihan Anwar cs dan penyidik dapat membuktikan hasil kerja penimbunan dengan material pasir laut di atas tanah/lahan saya seluas satu hektar sep[erti yang dilaporkan/dituntut oleh Sdr. Armen Lubis senilai Rp 3 milyar, maka saya akan membayar sebesar Rp 6 M secara tunai dan seketika”.

Demikian pernyataan Mujianto yang tertuang dalam dokumen yang disampaikan ke berbagai pihak terkait di Republik ini, mulai dari Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua Komisi III DPR RI, Ketua MA, Kepala Jaksa Agung, Komnas HAM, termasuk ke jajaran media cetak dan online tersebut sebagai bentuk kegeramannya atas laporan yang dilayangkan Armen Lubis yang telah menuntut dirinya telah melakukan penipuan.

Sebelumnya diberitakan, bermula dari laporan Armen Lubis pada 28 April 2017 nomor STTLP/509/IV/2017 SPKT “II”. Ketika itu, Armen melaporkan Mujianto dan stafnya Rosihan Anwar karena telah dirugikan sekitar Rp 3 miliar.

Kasus ini berawal dari ajakan kerja sama dari Rosihan Anwar, staf Mujianto, untuk melakukan bisnis penimbunan lahan seluas 1 hektare atau setara 28.905 meter kubik pada 2014. Lahan itu berada di Kampung Salam, Belawan II, Medan Belawan. Namun, setelah proyek selesai, Mujianto dan Rosihan Anwar dinyatakan tidak menepati janjinya untuk membayar penimbunan yang telah dilakukan A Lubis. Merasa dirugikan Rp 3 miliar, dia pun melaporkannya ke polisi pada April 2017.

Kasus ini kemudian bergulir. Mujianto dan Rosihan kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada November 2017. Status itu tertuang dalam surat No : B /1397/XI/2017/Ditreskrimum pada November 2017 yang menyatakan status terlapor sudah menjadi tersangka.

Bahkan, Polda Sumut melakukan penahanan terhadap Mujianto dan Rosihan Anwar. Hanya beberapa hari, penangguhan penahanan Mujianto pun dikabulkan. Hal itu dikatakan Kapolda Sumut, Irjen Paulus Waterpauw, “Ia benar, kita tangguhkan setelah ada jaminan dari keluarga”.

Berkas dikembalikan

Sementara itu, berkas perkara Mujianto belum dinyatakan P21. Lagi-lagi, pihak Kejati Sumut mengembalikan berkas kasus dugaan penipuan yang melibatkan Mujianto, dan Rosihan Anwar ke penyidik Polda Sumut.

Mujianto saat akan di tahan

Kasi Penkum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian, Rabu (21/3) mengatakan, Jaksa menilai masih ada kekurangan dalam berkas yang diserahkan penyidik Polda Sumut tersebut. “Beberapa waktu lalu memang sudah dikembalikan ke Kejatisu. Kita kemudian teliti dan ternyata masih ada kekurangan lagi yang harus dilengkapi. Sehingga pada Selasa 20 Maret kemarin kita kembalikan lagi ke Polda Sumut.”

Sumanggar mengaku ini sudah pengembalian kedua yang dilakukan Kejati Sumut. Sebelumnya pada Februari 2018 lalu, berkas perkara milik Mujianto dan Rosihan Anwar juga dikembalikan ke Polda Sumut karena ada kekurangan yang harus dilengkapi penyidik.

Tidak kenal

Dalam suratnya kepada berbagai pihak tersebut dikatakan pula bahwa Mujianto sama sekali tidak mengenal Armen Lubis. “Yang bertanggung jawab atas penimbunan material pasir laut di tanah saya adalah Sdr. Rosihan Anwar,” ujarnya.

Dikatakannya, “Saya telah dizolimi dan menjadi korban penipuan oleh Sdr. Rosihan Anwar. Yang menipu Rosihan, kok malah saya yang ditahan? Saya telah menjadi korban penzoliman dan kriminalisasi hukum yang dilakukan oleh oknum penyidik Unit I Subdit II Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Sumut sampai harus ditahan selama delapan hari di tahanan Ditreskrimum Poldasu”.

Menurut David, rekan sekaligus juru bicara Mujianto di Jakarta, beberapa waktu lalu, Mujianto telah mengalami kriminalisasi hukum yang dilakukan oknum penyidik di Poldasu. “Rosihan itu telah merugikan Pak Mujianto sebesar Rp 5 milyar, sekarang dia menjadi otak atas kebohongan kasus yang dilaporkan Armen,” kata David.

Dikatakannya, wajar saja kalau Mujianto mencari keadilan. “Sampai kemanapun juga kami akan cari keadilan. Harusnya kasus ini sudah di SP3, bukan malah mencari-cari kesalahan Pak Mujianto. Apalagi yang mau di BAP, dari kronologisnya saja sudah jelas bahwa Pak Mujianto yang dirugikan. Ada rekayasa kasus yang dilakukan oknum penyidik demi kepentingan pribadi dan mengabaikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Ini bila dibiarkan bisa merusak institusi Polri yang saat ini tengah gencar dibenahi oleh Kapolri dengan program Promoter (Profesional, Modern, dan Terpercaya),” urai David.

Bahkan, dalam surat tersebut dikatakan bahwa saat di BAP, Mujianto pernah diminta untuk membayar saja tagihan yang diklaim oleh pelapor (Armen Lubis, red). Lalu, Mujianto balik bertanya, “Apa yang mau dibayar karena tidak ada pekerjaan yang mereka lakukan”. Dengan kata lain, ada indikasi pemerasan yang mau dilakukan pelapor dengan bantuan oknum penyidik yang tidak melaksanakan pemeriksaan secara profesional.

Lebih jauh David mengatakan, saat ini Mujianto terus menyurati berbagai pihak untuk mencari keadilan. “Kalau dibiarkan pola semacam ini berkembang di Indonesia, maka akan kacau dan hukum bisa diperjualbelikan, keadilan dan kebenaran bisa dipermainkan. “Kami meminta Presiden dan Kapolri bisa turun tangan menuntaskan masalah ini,” pinta David. (IN)