Jakarta, innews.co.id – Akhirnya, berkat dukungan penuh dari Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indoensia (INI), Nina Diana Ketua Pengurus Daerah INI Manokwari dapat menghirup udara segar, setelah sekian lama mendekam di tahanan Polda Papua Barat, karena tersangkut kasus jual beli tanah.

Bebas bersyaratnya Nina disambut baik oleh segenap Pengurus dan anggota INI. Apresiasi tinggi pun datang dari berbagai pihak, meski ada beberapa anggota yang masih nyinyir menyikapi keberhasilan pendampingan hukum PP INI kepada Niana Diana ini.

Ditemui di Pondok Indah, Rabu (19/12) malam, Tri Firdaus Akbarsyah Sekretaris Umum PP INI menjelaskan bahwa benar pada 19 Desember 2018 pukul 12.35 WIB, Nina Diana telah bebas bersyarat dan hanya dikenakan tahanan kota oleh pihak kepolisian. “Minimal Nina bisa kembali mengurus anak-anaknya dan kantor yang mungkin selama ini terbengkalai,” kata Firdaus.

Tri Firdaus Akbarsyah Sekretaris Umum PP INI

Firdaus mengatakan, pada 29 November 2018 lalu, PP INI langsung dibawah komando Tri Firdaus terbang ke Papua Barat untuk menemui Kapolda Papua Barat serta Nina.

Pada pertemuan tersebut diserahkan surat dari PP INI yang meminta penangguhan penahanan kepada Nina Diana. Pun, beberapa saat PP INI berkesempatan berdialog dengan penyidik, Nina, serta beberapa tersangka lainnya.

Rombongan PP INI bersama Kapolda Papua Barat

Dari hasil dialog tersebut diketahui bahwa penyidik menganggap Nina telah memberikan keterangan palsu ihwal penjualan anah seluas 10 hektar. Padahal, pemilik tanah menjual ke Simanjuntak, dimana Nina sebagai saksi jual beli.

Lalu, Simanjuntak menjual kembali tanah yang sama ke Dinas PUPR. Disinilah ada dugaan terjadi tindak pidana korupsi (mark up). Padahal, yang menjadi saksi jual beli Simanjuntak dengan Dinas PUPR, notarisnya bukan Nina lagi.

Yang menjadi dasar penyidik menahan Nina adalah surat penepatan pengadilan yang sebenarnya menguatkan proses jual beli tersebut pada tanggal 17, sementara transaksi dilakukan pada tanggal 3.

Tri Firdaus dan pengurus INI saat berbincang dengan Kapolda Papua

Menurut Firdaus, surat penetapan pengadilan itu sifatnya justru memperkuat bahwa tanah tersebut sah dijual belikan. Jadi, harusnya tidak jadi masalah.

Tidak itu saja, PP INI juga menyurati dan menemui WaIrwasum dan Karo Wasidik di Mabes Polri untuk meminta pendampingan hukum serta meluruskan duduk masalahnya.

“Alhamdulillah, akhirnya Nina bisa bebas juga. Namun, ke depan, PP INI bertekad men-SP 3 kan kasus ini. Karena memang tidak ada hubungannya jual beli tanah dari Simanjuntak ke Dinas PUPR dengan Nina,” kata Firdaus.

Tri Firdaus menyerahkan surat penangguhan penahanan dari PP INI kepada Kapolda Papua Barat

Nina telah bebas, meski seminggu 2 kali harus melapor ke Polda Papua Barat. Firdaus juga mengingatkan agar para Notaris untuk tidak malu-malu untuk menghubungi organisasi bila tersangkut persoalan hukum.

“Laporkan segera ke PP INI. Kami terbuka. Justru sebaiknya di awal-awal supaya bisa kita maksimalkan. Karena kalau sudah masuk ke Kejaksaan, agak sulit, meski tetap akan kami dampingi,” urai Firdaus.

Terlebih lagi sudah ada MoU antara Kepolisian RI dengan PP INI terkait sinergitas serta pendampingan hukum. Mungkin belum semua Kapolda/Kapolres tahu itu, seperti Kapolda Papua Barat yang mengaku baru mengetahui adanya MoU tersebut.

“PP INI concern mendampingi para anggota yang tersangkut persoalan hukum. Seperti yang juga terjadi di Manado, Surabaya, Riau, dan Banten. Kami merasa ini menjadi tugas kami sebagai pengurus yang diamanahkan oleh anggota,” tukas Firdaus. (RN)