Kamaruddin Batubara Presiden Direktur Kopsyah BMI tengah memberikan sambutan pada RAT Tahun Buku 2019 di Ballroom The Springs Club Serpong Tangerang, Selasa (21/1/2019)

Tangerang, innews.co.id – Kehadiran omnibus law di satu sisi bakal melahirkan banyak koperasi baru. Sebab, orang atau pengusaha UMKM  diberikan kemudahan membuat koperasi. Selain itu, koperasi diizinkan mengembangkan usaha tanpa batasan.

Di sisi lain, Kamaruddin Batubara Presiden Direktur Koperasi BMI menilai kemunculan berbagai aturan dalam omnibus law kontradiktif dengan program pemerintah terdahulu yakni, reformasi total koperasi.

“Ya, ada nilai positifnya (omnibus law), tapi juga memiliki sisi negatifnya. Pemerintah lalu justru mereformasi koperasi, salah satunya dengan menutup atau mencabut badan hukum koperasi yang tidak aktif. Nah, sekarang malah diberi kemudahan membuat koperasi. Ini kontradiktif,” jelas Kamaruddin, di Tangerang, Kamis (6/2/2020).

Nanti, lanjutnya, akan timbul lagi banyak koperasi papan nama, dan akan banyak muncul pengusaha koperasi dalam dalam konotasi negatif, orang koperasi semacam ini akan menganggap manajemen koperasi sama dengan manajemen Perseroan Terbatas (PT).

Kamaruddin mengaku khawatir jika kemudahan membuat koperasi hanya pada 3 orang saja. “Kalau kita flashback kebijakan Pak Menteri yang lalu ini sangat kontradiktif, Berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh kementerian dan dinas untuk menutup koperasi yang tidak aktif di masa lalu, ini juga harus kita hitung” jelasnya.

Ditambahkannya, persoalan koperasi bukan soal bagaimana mendirikannya, tetapi setelah berdiri apakah hanya akan merangkak, sekadar bisa jalan, bisa berlari sendirian, berlari estafet atau apakah akan bisa berlari marathon dengan berjamaah dan sinergi dengan koperasi lain,” imbuhnya.

Dalam pengamatannya, saat ini koperasi lebih banyak diurusi sebagai pekerjaan sampingan dengan manajemen ala kadarnya, tentu tidak heran kalau hasilnya juga ala kadarnya.

Karena itu, Kamaruddin berkesimpulan bahwa omnibus law bukan jalan yang tepat untuk memajukan koperasi jika hanya dilihat dari kemudahan mendirikan koperasi saja. (RN)