Jakarta, innews.co.id – Banyak pihak memprediksi langkah Pimpinan Kolektif Kolegial (PKK) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) yang akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) atau Kongres Lanjutan IPPAT di Mataram, NTB, 28 November 2019, akan menemui ganjalan.

Salah satu alasannya, penetapan pengadilan yang dikeluarkan PN Jakarta Barat, didasarkan pada perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Namun, perdamaian itu dipandang belum terjadi antara para Turut Tergugat (I-III) dengan Tergugat X (Julius Purnawan) dan beberapa pihak lainnya.

Bahkan beredar isu bahwa ada tekanan kepada PP IPPAT Hasil Kongres VII IPPAT di Makassar, Juni 2018, untuk bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang berseberangan. Bukan tidak mungkin salah satu bentuk ketegasan sebagai organisasi adalah memberi peringatan atau bahkan pemecatan.

Otty Ubayani, jadikan KLB sarana guyubkan IPPAT

Menanggapi rumor ini, Otty Hari Chandra Ubayani, SH., Sp.N., MH., salah satu PKK IPPAT ketika dihubungi, Senin (1/7/2019) malam mengatakan, PKK IPPAT dalam hal ini hanya menjalankan perintah pengadilan. “Jadi sebaiknya pahami dulu semua putusan yang ada,” ujar Otty.

Notaris cantik yang juga dikenal sebagai desainer ini lanjut menambahkan, “Kalau tidak menjalankan, malah tidak mengikuti perintah pengadilan alias tidak taat hukum. Jadi harus bijak menyikapi semua permasalahan. Jangan setengah-setengah dipahami, sudah langsung membuat kesimpulan”.

Otty meyakini, semua pasti mencintai organisasi (IPPAT, red). “Siapa yang tidak cinta dengan organisasi yang telah kita bangun bersama. Sayangnya, IPPAT belum ada UU-nya,” tukasnya.

Pimpinan Kolektif Kolegial IPPAT bertekad gelar KLB di NTB, November 2019 ini

Selain itu, IPPAT bukan wadah satu satunya. Bukankah ada organisasi laen selain IPPAT? “Kalau saya jadi Bang JP (Julius Purnawan), saya akan ikuti dan melegitimatekan. Juga akan menjalin komunikasi dengan PKK IPPAT. Supaya bisa aklamasi. KLB atau Kongres Lanjutan adalah pengukuhannya,” tambah Otty seraya menambahkan karena dasarnya saya dari keluarga yang guyub. Organisasi buat saya adalah untuk mencari kawan, bukan lawan.

Dengan kritis Otty mengatakan, “Kita semua sarjana hukum, tahu dan mengerti AD/ART. Jadi jangan ajarkan ikan berenang. Semua adalah bos di kantornya. Namun di organisasi, kita selalu mengutamakan kepentingan anggota dan taat AD/ART.

Menanggapi rumor yang ada, Otty berprinsip, jalankan saja perintah pengadilan.

“Jalin komunikasi dengan pihak terkait. Saya yakin komunikasi adalah solusi terbaik. Semua sahabat dan kita semua bermaksud baik untuk kepentingan bersama, hanya yang agak melenceng diluruskan. Dan, selanjutnya selesaikan dengan komunikasi,” pungkasnya.

Sejauh ini, baik Julius Purnawan maupun Priyatno belum memberikan keterangan resmi terkait niatan PKK IPPAT menggelar KLB di NTB. (RN)