Otty Hari Chandra Ubayani (kanan) bersama Erna rekannya. Otty konsisten dorong penguatan peran notaris dalam revisi UU Jaminan Fidusia di Jakarta, Jumat (21/2/2020) malam

Jakarta, innews.co.id – Penyempurnaan UU Nomor 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia mutlak dilakukan karena dinilai sudah tidak relevan lagi. Selain itu, regulasi ini dianggap kuno, harusnya bisa mengikuti perkembangan zaman.

Dalam penyempurnaan regulasi ini, Ketua Umum Ikatan Alumni Notariat (IKANOT) Universitas Diponegoro (Undip) Otty Hari Chandra Ubayani, SH., Sp.N., MH., begitu ngotot memperjuangkan penguatan peran notaris, bukan malah dilemahkan.

Ditemui dalam sebuah acara di Hotel Sultan, Jakarta, Jum’at (21/2/2020) malam, Otty dengan tegas mengatakan, “Usia UU Fidusia sudah 20 tahun, tidak up to date lagi, apalagi sekarang masuk era revolusi industri 4.0.Tentunya harus banyak sekali perubahan-perubahan yang harus dimasukkan di dalam UU Fidusia”.

Salah satu poin krusial adalah pentingnya jaminan fidusia berakta notariil agar memiliki kekuatan hukum tetap, bukan hanya di bawah tangan saja. “Dengan berakta notariil, maka jaminan fidusia akan memiliki kekuatan eksekutorial,” kata Otty yang juga dikenal sebagai Notaris/PPAT di Ibu Kota ini.

Perjanjian dibawah tangan rentan dengan salah ketik dan interprestasi. Dengan dibuat Akta Notariel, ada keputusan eksekutorial dengan mencantumkan irah-irah. “Disinilah peran notaris akan semakin besar, karena selain dibutuhkan ketelitian, juga perlu pengecekan barang jaminan ke berbagai pihak terkait, selain urusan administrasi jaminan,” urai Otty.

Dia menambahkan, objek fidusia itu banyak sekali. Kalau hanya dibuat di bawah tangan saja, lemah dari sisi hukum. Belum lagi, misal, perusahaan leasing dari luar negeri, kan butuh kepastian hukum, mengatasi bilamana terjadi kemacetan pembayaran, dan sebagainya. Hal-hal inilah, menurut Otty, yang harus jadi pertimbangan sehingga peran notaris perlu diperkuat, dan ini harus tertuang dalam revisi UU Jaminan Fidusia nanti. Akta fidusia diperlukan supaya ada kepastian hukum.

Dengan akta notariiil, maka perusahaan akan merasa aman. Jadi, semua perbuatan hukum harus dibuat secara notariil.

Bicara soal biaya pembuatan akta notariil, Otty menolak bila dikatakan nilai objek jadi mahal. “Itu relatif, yang pasti ada jaminan kepastian hukum. Untuk apa berbiaya murah, tapi kita jadi tidak aman. Apakah mau demikian?” tandasnya.

Selain membuat akta notariil, notaris nanti wajib mengecek objek yang dijaminkan. Otty mengusulkan agar pengecekan bisa dilakukan secara online ke lembaga terkait. Bila sudah dicek, maka langsung diblok, sehingga tidak ada fidusia lain yang bisa dilekatkan pada objek tersebut. “Objek fidusia harus safety,” tukasnya.

Otty juga memastikan, dengan berakta notariil, maka objek fidusia akan aman dan pasti lebih menguntungkan.

Selain itu, hal ini (penguatan peran notaris dalam UU Jaminan Fidusia) bila dikabulkan kedepan harus gencar disosialisasikan oleh organisasi notaris agar masyarakat bisa memahaminya. “Jangan organisasi diam saja atau malah memanfaatkan kondisi ini untuk memonopoli pekerjaan. Ini menjadi tanggung jawab besar organisasi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas,” pungkas Otty. (RN)