Rahayu Saraswati Djojohadikusumo - Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta, innews.co.id – Dalam sebuah pertemuan di bilangan Cempaka Putih, Calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyindir orang-orang yang tidak mengakui keberhasilan pembangunan era pemerintah Joko Widodo. Ma’ruf mengunakan kata ‘buta’ dan ‘budek’ bagi pihak yang tidak mengakui keberhasilan itu.

Ketika itu, Ma’ruf berujar, “Orang yang sehat dapat melihat jelas prestasi yang ditorehkan Pak Jokowi, kecuali orang yang budek saja enggak mau mendengar informasi dan orang yang buta saja yang enggak bisa melihat kenyataan”.

Peryantaan buta dan budek itu langsung diprotes Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Rahayu dalam keterangan resminya, Minggu (11/11), menyayangkan penggunaan kata “buta” dan “budek” untuk mengambarkan ketidakmampuan masyarakat menangkap informasi.

Pengunaan dua kata tersebut dikhawatirkan dapat melukai perasaan penyandang disabilitas.

“Sangat disayangkan narasi kiasan ‘tuli’ dan ‘budek’ untuk mendeskripsikan hal yang negatif. Patut diingat pengunaannya dapat menciderai rasa hormat kita kepada penyandang disabilitas,” ujar anggota Komisi VIII DPR RI tersebut.

Politisi yang akrab dipanggil Sara menghimbau semua pihak menghindari kata-kata kiasan yang menjurus ke disabilitas manusia.

Disabilitas tidak bisa menjadi tolak ukur kemampuan intelengensi seseorang dalam menangkap informasi.

“Saya mengingatkan kita telah memiliki UU Disabilitas, sebuah langkah maju memberi perlindungan kepada penyandang disabilitas. Jangan kita mundur ke belakang hanya karena kepentingan politik,” ujarnya.

Sara sebaliknya berharap pemerintah menindaklanjuti dukungan terhadap UU tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai turunan hukum.

Sara juga meminta elit politik membuka memorinya untuk mengingat penyelenggaraan olahraga Asian Paragames di Jakarta beberapa waktu lalu.

Penyelengaraan itu menunjukan seluruh elemen masyarakat memiliki komitmen yang sama dalam mendukung penyandang disabilitas dalam berekspresi di segala sektor, termasuk olahraga.

“Mereka (penyandang disabilitas) punya hak  berekspresi di sektor pemerintahan, sosial dan lain-lain. Itu perlu dukungan semua pihak, tapi tidak dengan menjadikan  kekurangan mereka sebagai stempel untuk perilaku negatif,” tegas keponakan Prabowo Subianto tersebut. (RN)