Jakarta, innews.co.id – Putusan Mahkamah Konstitusi, 27 Juni 2019, menandai akhir dari Pemilu 2019, di mana keputusannya yang mengikat telah didapat pemenang Pemilihan Presiden-Wakil Presiden yakni, pasangan H. Ir. Joko Widodo – K.H. Ma’ruf Amin sebagai Presiden-Wakil Presiden RI periode 2019-2024.

Menurut pengamat politik kondang Dr. John. N. Palinggi, MBA., kita melihat para Hakim MK mampu memutuskan dengan benar. Putusan MK sudah final dan mengikat.

Dr. John N. Palinggi., MBA., serukan gerakan stop menghina pemimpin negara

Meski begitu, kata John, sebagai orang beragama kita selalu diajar untuk menghormati semua orang, termasuk pihak yang menang atau kalah.

“Demokrasi telah dirajut dan dibangun, baik oleh Paslon 01, maupun 02. Itu harus kita hargai. Selama ini kesalahannya ada pihak-pihak yang menghina 01 dan 02. Dan, itu bukan benih-benih yang baik untuk pembangunan demokrasi kita,” urainya.

John menambahkan, tidak ada orang yang berbahagia dalam hidupnya kalau kerjanya hanya mencaci-maki orang lain saja. “Mereka-mereka yang selama ini suka menghina sebaiknya sadar diri dan kembali pada jalan yang benar,” ajak John.

Bicara soal wacana rekonsiliasi politik antara 01 dan 02 yang banyak didengungkan akhir-akhir ini, John menilai tidak ada urgensinya. “Tidak ada permusuhan antara 01 dan 02. Apa yang mau direkonsiliasikan,” tukasnya.

Menurutnya, jauh lebih baik orang-orang yang hobinya bikin kegaduhan, baik di lingkaran 01 dan 02 segeralah sadar diri dan bertobat. Supaya hidup mereka baik di kemudian hari.

“Tidak ada pertentangan antara 01 dan 02. Yang kasih bumbu masak sianida pada hubungan 01 dan 02 adalah pihak lain, bukan para paslon ini. Kedua paslon ini terpandang, negarawan yang baik, jadi sudah jelas. Tidak perlu ada rekonsiliasi politik apapun itu,” paparnya.

Diingatkan, jangan sampai sia-sia beribadah kalau tidak bisa menghormati orang lain. “Kemiskinan merajalela karena banyak orang munafik, beribadah pada Tuhan, tapi mengejek dan menghina orang lain,” tandasnya.

John dengan tegas meminta semua pihak menghormati para calon presiden-wakil presiden, baik yang menang atau tidak pada putusan MK. (RN)