Otty H.C. Ubayani, SH., Sp.N., MH., Notaris/PPAT senior di Ibu Kota yang juga menjadi Turut Tergugat dalam perkara tersebut, saat ditemui di kantornya, Rabu (12/2/2020) sore

Jakarta, innews.co.id – Dimenangkannya gugatan sejumlah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kasus Kongres VII Ikatan PPAT di Makassar, 2018 silam, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (11/2/2020), menjadi pertanda bukan saja kebenaran terungkap, tapi juga sinyal bahwa inilah saatnya bersih-bersih di tubuh IPPAT agar kedepan wadah tunggal para PPAT ini bisa lebih maju lagi.

Penegasan ini secara lugas disampaikan Otty H.C. Ubayani, SH., Sp.N., MH., Notaris/PPAT senior di Ibu Kota yang juga menjadi Turut Tergugat dalam perkara tersebut, saat ditemui di kantornya, Rabu (12/2/2020) sore.

Suasana sidang putusan gugatan Kongres VII IPPAT di PN Jakarta Barat, Selasa (11/2/2020)

“Sebagai turut tergugat, awalnya saya tidak membayangkan bahwa penggugat akan menang. Namun, saya melihat kegigihan penggugat, termasuk kuasa hukumnya dengan menghadirkan bukti-bukti otentik. Saya salut dengan perjuangan dari para penggugat. Tentu banyak hikmah bisa kita dapatkan dari kejadian ini,” kata Otty dengan nada datar.

Sejujurnya, kata Otty, saat mengetahui penggugat menang, ingatannya langsung tertuju pada Alm Eyota Madius yang meninggal saat pelaksanaan Kongres INI yang juga di Makassar. “Saya terbayang (Alm) Bang Eyota. Mungkin ini bagian dari perjuangannya untuk menegakkan kebenaran. Saya lihat satu per satu kebenaran disingkapkan. Yang tadinya kita bilang tidak mungkin, tapi Tuhan mungkinkan. Mungkin hari ini IPPAT, besok kebohongan dan kecurangan yang lain juga akan terungkap,” kata Otty dengan pandangan menerawang seraya meyakini, Alm Eyota pasti akan senang dan bangga bahwa perjuangannya tidak sia-sia.

Otty menilai, kekisruhan yang terjadi di kongres sudah diskenariokan. Ada aktor-aktor intelektual yang ‘bermain’ dibelakangnya. “Mungkin ini keputusan terbaik demi kemajuan IPPAT. Melalui keputusan ini, Tuhan mau menunjukkan bahwa segala kekotoran yang masif pada kongres pada akhirnya terbongkar juga. Organisasi yang diawali dengan kebohongan, akan menghasilkan keterpurukan,” tandas Otty.

Dikatakannya, ini awal yang bagus untuk IPPAT kedepan, sehingga pihak-pihak yang mau menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan tertentu lebih baik insyaf di awal, dari pada dipermalukan seperti ini. “Apalagi kalau sudah senior, harus dipahami ini dosa karena merugikan banyak orang,” imbuh Otty.

Otty juga menilai sosok Julius Purnawan sebagai Tergugat X yang juga Ketum PP IPPAT terpilih pada Kongres VII IPPAT, telah terjerumus dalam suatu pola yang mungkin saja terpelihara sejak dulu. Atau bisa juga karena tujuan tertentu, memang dia memanfaatkan pola tersebut.

Tak heran, sejak awal duduk, gugatan datang bertubi-tubi. Bahkan, menurut catatan innews, Julius Purnawan menjadi tergugat terbanyak, sekaligus pimpinan klasemen Liga Gugatan IPPAT di sejumlah pengadilan. Banyaknya gugatan, tentu membuat JP tidak konsen dalam menjalankan roda organisasi, sehingga sudah setahun lebih, nyaris tak terdengar aksi-aksi nyatanya.

Mengenai larangan menjalankan roda organisasi dengan menggunakan nama IPPAT, menurut Otty, ya harus dipatuhi. Hanya saja itu kan untuk di Pengurus Pusat saja, sementara di Pengwil dan Pengda, pelayanan kepada PPAT berjalan seperti biasa.

Lebih jauh Otty mengatakan, sesuai putusan PN Jakbar, maka harus diadakan Kongres Luar Biasa (KLB). “Kenapa harus takut ikut KLB? Sebab hanya 2 kontestan saja sebagau peraih suara terbanyak yang ikut, termasuk JP. Kalau benar punya banyak pengikut, harusnya gak boleh takut. KLB itu kan hanya untuk melegitimasi kepengurusan. Kalau JP menang di KLB, tentu semua harus dukung karena ini ketum (bahkan) pengurus yang legitimate,” papar Otty.

Melalui KLB, maka IPPAT akan berjalan normal, tidak seperti sekarang. Karena itu, Otty berharap, mereka yang kalah di PN Jakbar siap ikut KLB. “Keputusan naik banding tidak bijaksana dan hanya akan merugikan anggota. Bahkan terkesan ada upaya menghancurkan organisasi karena kasus ini pasti akan berkepanjangan. Kasihan anggota yang tidak terlayani,” cetusnya.

Selain itu, kata Otty, ini menyangkut nama baik pribadi JP. Apa mau dituding melakukan perbuatan kotor, kredibilitas juga dipertanyakan karena sudah akal-akalan dalam meraih kedudukan. Satu-satunya jalan ikut KLB, untuk membersihkan nama JP dan gerbong pengurusnya.

Secara hitung-hitungan, kalau naik banding, maka untuk sidang saja sudah habis waktu kepengurusan sekarang. Sementara tidak mungkin juga diadakan kongres karena kepemimpinan dianggap tidak legitimate. “Atau jangan-jangan, mau bikin organisasi IPPAT baru. Dulu kan pernah ada ASPPAT,” urai Otty.

Dilanjutkan, JP cukup minta maaf kepada seluruh anggota IPPAT atas ketidakkondusifan organisasi selama ini. “Minta maaf menunjukkan sikap gentlement, tidak akan mengurangi kharismanya sebagai pemimpin. Justru orang akan respek bila itu dilakukan,” tukasnya. (RN)