Aksi damai di Balaikota

Jakarta, innews.co.id – Ratusan pedagang Wisma Sawah Besar melakukan aksi damai di depan Balaikota, Jakarta, Kamis (22/3). Aksi mereka dilatarbelakangi Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor: 227/c.41/31/-1.785.5/2017 tentang Persetujuan Rencana Teknis Bongkar (PRTB) tertanggal 9 November 2017 yang telah menimbulkan masalah dan keresahan di kalangan pedagang.

Surat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedy tersebut intinya meminta PT Muzatek Jaya melakukan pembongkaran Gedung Wisma Sawah Besar. Padahal, tempat tersebut dihuni oleh ratusan pedagang yang sehari-hari mencari nafkah dengan berjualan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Perlu dijelaskan bahwa kondisi gedung tidak dalam keadaan kosong. Karena itu, pembongkaran tersebut telah bertentangan dengan prinsip pelaksanaan teknis bongkar bangunan yang harus dilakukan dalam keadaan kosong sebagaimana diatur pasal 81 huruf (k) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan di Bidang Perizinan Bangunan.

Menurut Law Office JJ Siregar SH & Associates kuasa hukum dari pedagang Wisma Sawah Besar dalam rilisnya, Surat PRTB tersebut menandakan ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Meski begitu, sampai kini PT Muzatek Jaya masih melakukan pembongkaran Gedung Wisma Sawah Besar tanpa memperhitungkan dampak negatif yang dialami para pedagang. Bahkan telah dilakukan pemagaran. Akibat pembongkaran tersebut, para pedagang tidak nyaman berjualan.

Dikatakan, jika pembongkaran tetap berlanjut atau tidak dihentikan, maka pedagang akan kehilangan mata pencaharian karena pedagang tidak akan bisa lagi berjualan di toko atau kios milik pedagang maupun kios yang disewa pedagang yang berada di tempat itu.

Karena itu, sejumlah pedagang menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk bisa membatalkan/mencabut surat yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut. Juga memerintahkan PT Muzatek Jaya untuk menghentikan pembongkaran. Selain itu, pemerintah Pronvisi DKI Jakarta bisa memberikan kepastian jaminan perlindungan, keamanan, dan kenyamanan bagi para pedagang untuk berjualan di gedung tersebut. (BY)