Jakarta, innews.co.id – Fungsi baru DPD RI bertambah yaitu sebagai pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda).

Untuk itu, DPD RI mengadakan Executive Brief bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam mengatakan, rapat kali ini untuk mempertajam pandangan stakeholder mengenai fungsi baru DPD RI terutama  dalam hal ruang lingkup dan pelaksanaannya. Acara ini dihadiri oleh sejumlah anggota dari PULD, Komite II dan Komite III DPD RI.

“Sudah ada titik temu yang mengarah untuk bagaimana mengimplementasikan kewenangan pasal 249 ayat 1 huruf J,” kata Muqowam dalam keterangan tertulis, Kamis (20/9).

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono menyambut positif penambahan fungsi tersebut. Pihaknya mendukung pemetaan pelaksanaan sebelum pelaksanaan UU dilakukan.

“Maka kita sambut gembira bahwa DPD mau memetakan dulu berbagai aktivitas apa yang harus dilakukan agar nanti tidak bertabrakan (dengan eksekutif-red), tapi jadi sinergitas,” kata Soni.

Ditambahkannya, kehadiran DPD sangat penting secara politik dan dibutuhkan oleh masyarakat di daerah agar aspirasi daerah bisa sinkron dengan kebijakan nasional.

Ini ditambah lagi dengan menghilangnya kewenangan Kemendagri untuk melakukan executive review terhadap Perda sudah dihilangkan yang berakibat lembaga yang dipimpin oleh Tjahjo Kumolo itu tidak bisa membatalkan perda tanpa judicative review.

“Dengan kehadiran DPD dalam proses mengevaluasi perda maka bisa membuat rekomendasi terhadap lembaga tinggi lainnya terhadap hal-hal yang tidak bisa terjangkau karena keterbatasan Kemendagri sejak ada keputusan MK ini menjadi agak sulit membatalkan perda,” jelas Soni.

Sementara itu, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana mengatakan ada 3 hal yang bisa dipantau dan dievaluasi oleh DPD RI. Pertama, pemenuhan terhadap prinsip kepatuhan untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan.

Kedua, pemenuhan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; Ketiga, pemenuhan prinsip tata kelola (governance).

Menanggapi rekomendasi dari Kemendagri dan Kemenkumham, Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD) DPD RI segera menindaklanjutinya dengan membuat petunjuk pelaksanaan. Tugas itu nantinya akan digarap oleh tim kecil yang akan dibuat oleh PULD. (IN)