Jakarta, innews.co.id – Tumpahan minyak yang terjadi di Teluk Balikpapan harus mendapat perhatian serius. Seharusnya ini diangkat dan menjadi bahan informasi tentang apa yang sedang terjadi di Indonesia sebenarnya. Tumpahan minyak (Oil Spill) bukan hal yang bisa dianggap sepele karena memiiki dampak yang besar sekali.

Penegasan ini disampaikan Saraswati Rahayu Djojohadikusumo Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra lewat pesan singkatnya kepada innews, beberapa hari lalu. Menurut Saraswati, sebagai negara archipelago dengan lautan yang demikian luas, ekosistem pasti akan sangat terganggu dengan adanya tumpahan minyak ini. “Kabarnya angka kematian meningkat dan banyak orang sakit sebagai dampak langsung dari tumpahan minyak tersebut,” kata Saraswati.

Dia menangkap kesan pemerintah menutup-nutupi permasalahan ini dengan isu-isu yang sejatinya kalah pentingnya dengan insiden tumpahan minyak ini.

Bahkan informasi yang diperoleh dari salah satu sumber menyatakan bahwa tumpahan minyak mencapai 600 ribu barrel, berbeda dengan data yang beredar sebanyak 40.000 ribu barrel. Demikian pula cara penanggulangannya hanya dengan menaburkan serbuk kimia. Menurut sumber tersebut, penaburan serbuk kimia hanya bersifat mengendapkan minyak ke dasar laut, bukan menghilangkan minyak.

Lamban

Sementara itu, dalam rapat Komisi VII DPR RI dengan Pertamina, Selasa (10/4), masalah ini diangkat dari awal pembicaraan. Komisi VII menilai PT Pertamina (Persero) tidak serius menangani tumpahan minyak akibat kebocoran pipa di Refinery Unit V ini. Pun demikian dampak sosial yang diakibatkan ditangani dengan sangat lamban. Tercatat lima orang tewas serta terjadi pencemaran perairan seluas lebih dari 17.000 hektar.

Dalam kunjungannya ke Balikpapan, Komisi VII menemukan ada sekitar 18 nelayan di Balikpapan Barat dan 38 nelayan di Kariangan tidak bisa melaut, 10 set jaring ikan terkontaminasi minyak, dua kapal terbakar, 600 bubu (perangkap ikan) terkena minyak, dan 15 jaring serta 32 keramba rusak.

Adian Napitupulu Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI-Perjuangan mengatakan, “Pertamina hanya memberikan santunan Rp 2,5 juta bagi keluarga korban. Itu tidak menunjukkan rasa hormat pada kemanusiaan”.

Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat meminta Pertamina melakukan investigasi sebab ada dugaan kelalaian dalam sistem kedaruratan Pertamina. Selain itu, Pertamina juga diminta menuntaskan kompensasi bagi keluarga korban meninggal serta keluarga nelayan yang kehilangan alat tangkap dan pekerjaan akibat pencemaran minyak tersebut. (RN)