Jakarta, innews.co.id – Ditengah gencarnya upaya pemerintah mengundang pihak luar untuk berinvestasi di Indonesia, justru Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memenjarakan investor asing dengan putusan yang dinilai tidak sesuai koridor hukum.

Yu Jing, pengusaha tambang warga negara Tiongkok ini divonis bersalah telah melakukan penggelapan dan penyalahgunaan jabatan. Dia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena dinilai terbukti melanggar Pasal 374 juncto 64 KUHP di PN Jakarta Utara, Rabu (6/3/2019).

Tak pelak lagi, kuasa hukum Yu Jing menyatakan akan naik banding.

Menurut Anton Indradi, kuasa hukum Yu Jing, keputusan bersalah majelis hakim menakutkan bagi investor asing yang berinvestasi di Indonesia. Sebab merusak kepastian hukum bagi investor di negara ini.

“Selain itu, putusan hakim berbahaya, karena merusak iklim investasi di Indonesia. Apalagi putusan juga tidak sesuai koridor hukum,” ujar Anton di kantor pengacara Yan Apul dan Rekan, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).

Yu Jing berinvestasi di Indonesia sejak 2006 silam. Masalah bermula dari laporan pihak Agritrade Resources Limited (ARL) terhadap Yu Jing.

Perusahaan asal Singapura itu mempolisikan Yu Jing ke Bareskrim Polri dengan sangkaan penggelapan dan penyalahgunaan jabatan sebagai Direktur Utama PT Merge Energy Sources Development (MESD), anak usaha Merge Mining Holding Limited (MMHL), perusahaan Yu Jing yang sahamnya sebanyak 51 persen disepakati dibeli ARL senilai USD 153 juta. Sebab, uang senilai USD 10,3 juta yang merupakan sebagian pembayaran pembelian saham MMHL yang selanjutnya diperuntukkan MESD, dinilai disalahgunakan bukan untuk perusahaan, melainkan kepentingan pribadi.

Tim Kuasa Hukum Yu Jing, bakal naik banding

“Dituduh menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Semua pembuktiannya berdasarkan asumsi. Bahkan pihak penerima uang yang ditransfer tidak pernah diperiksa,” jelas dia.

Lebih jauh Anton menjelaskan bahwa Jaksa tidak pernah membuktikan dakwaan jika uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi Yu Jing. Jaksa justru menyerahkan pembuktian kepada pihak Yu Jing. Adapun pria uzur yang tengah sakit-sakitan itu menjelaskan, jika uang dipakai untuk kepentingan operasional perusahaan seperti membayar hutang, gaji, dan rekruitmen tenaga kerja.

“Dari USD 10,3 juta, pihak ARL hanya memiliki bukti uang USD 1,84 juta yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Itupun mereka tidak bisa membuktikan. Mereka hanya meminta pembuktian terbalik, Yu Jing yang menjelaskan. Sementara kondisi klien kami telah ditahan, seluruh dokumen dan kantor telah dikuasai oleh mereka, lalu bagaimana membuktikannya? Mereka saja enggak bisa membuktikan,” papar Anton.

Sementara itu, Teguh Samudera, kuasa hukum Yu Jing lainnya, mengatakan jaksa seharusnya membuktikan semua dakwaannya, bukan malah terdakwa. Hal ini merupakan perintah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Baik putusan maupun pembuktian dakwaan, tidak sesuai ketentuan hukum beracara. Jika memang Yu Jing dianggap melanggar perjanjian terkait penggunaan uang, harusnya ditarik ke ranah perdata, ini malah dipotong, dipaksa ditarik ke ranah pidana,” jelas dia.

Anton mengungkapkan kasus ini telah dipantau pihak Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Karenanya ia berharap di tingkat banding nanti, hakim menangani perkara secara profesional dan memenuhi rasa keadilan.

“Klien kami sampai bilang ketika pembelaan, Untuk apa saya menggelapkan uang saya sendiri? Itu kan uang saya hasil jual saham MMHL,” ucapnya.

Sebagai Direktur Utama, Yu Jing sendiri dipandang wajar mengeluarkan uang perusahaan untuk operasional. Apabila dipermasalahkan, ada forum pertanggungjawaban yang sesuai prosedur, seperti RUPS (rapat umum pemegang saham) atau ketika laporan bulanan.

Anton menambahkan, ARL baru memenuhi kewajibannya sebagian kecil dalam akuisisi saham MMHL, dari 153 juta mereka baru bayar USD 12 juta. “Lantaran kasus ini, seluruh perusahaan, termasuk anak usahanya PT MMI, PT MCM mereka kuasai. Ini kan luar biasa,” jelas Anton dengan nada tinggi. (RN)