Jakarta, innews.co.id – Walikota Jakarta Timur diduga melakukan intervensi dalam pemilihan dewan kota periode 2018-2023.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta H. Misan Samsuri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/10).

Pendapat Misan didasari laporan dan pengaduan sejumlah calon Dekot yang merasa dirugikan. Dikatakannya, scoring hasil pemilihan yang dilakukan PPDK (panitia pemilihan dewan kota) tidak imenjadi acuan dalam menentukan Dekot.

Ada salah satu calon yang mendapatkan scoring tertinggi, justru dianulir kemenangannya diduga oleh Wali Kota Jaktim, M Anwar. 

“Saya mendapatkan laporan dari beberapa calon Dewan Kota di Jakarta Timur yang telah mengikuti seleksi bahwa telah terjadi proses yang tidak adil dan tidak sesuai dengan mekanisme dalam penentuan Dewan Kota Jakarta Timur. Menurut mereka tahapan awal sudah berjalan dengan baik, rekomendasi dari kelurahan, scoring makalah dan persentasi yang mereka yakini berlangsung secara objektif. Tapi, permasalahan kemudian ada pada hulu proses yaitu penetapan para dewan kota. Menurut mereka keputusan ini dilandasi oleh like or dislike dan syarat dengan kepentingan politik penguasa, dalam hal ini walikota,” urai Misan.

Lebih jauh Misan menjelaskan, indikasi adanya intervensi dari Wali Kota Jaktim, di antaranya diulur-ulurnya pleno penetapan dewan kota terpilih.

Selain itu, begitu mudahnya calon-calon yang sudah meraih scoring tertinggi digugurkan dengan alasan pengaduan masyarakat yang menyatakan calon bermasalah tanpa proses pembuktian dan tidak digunakannya scoring makalah, persentasi dan tanya jawab sebagai acuan dalam penetapan dewan kota.

“Sebagai anggota dewan tentunya saya menerima dan akan menindaklanjuti laporan ini, karena akan menjadi preseden buruk dalam proses penetapan dewan kota kedepannya,” tuturnya

Langkah yang akan dilakukan, melakukan penolakan terhadap hasil penetapan dewan kota yang sudah diputuskan.

“Saya akan mendorong dan meminta Fraksi Demokrat melalui Ketua Fraksi untuk melakukan lobi kepada Fraksi lainnya bersama-sama mengajukan penolakan dan keberatan atas seluruh hasil keputusan penetapan Dewan Kota DKI Jakarta Periode kali ini. Selain itu kita juga akan meminta kepada Pemerintah Provinsi untuk bersama-sama mengatur mekanisme pemilihan yang lebih fair dan objektif, bebas dari superioritas, apalagi arogansi pemerintah.

Menurutnya ini mengacu kepada Pergub No.116 tahun 2013 mengenai mekanisme penetapan dewan kota. (RN)