Jakarta, innews.co.id – Sebagai konsekuensi logis dari regulasi diizinkannya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berasal dari partai politik, maka dalam kampanyenya pun si calon boleh mengkampanyekan parpol peserta pemilu atau pun calon presiden-wakil presiden yang didukung.

Hal ini masuk dalam draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Kampanye Pemilu 2019 yang rencananya akan dikonsultasikan dengan Komisi II DPR. Ini merupakan wacana yang muncul dalam Rapat Pleno KPU, (28/3).

Menurut Wahyu Setiawan, anggota KPU, pertanyaan mengenai apakah boleh calon anggota DPR mengkampanyekan capres-cawapres parpol tertentu muncul dalam rapat pleno. Dan, pandangan yang diterima ialah boleh.

Para Pemilu 2019, pemungutan suara antara anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, serta DPRD Kota/Kabupaten dilaksanakan pada hari yang sama dengan pemilihan presiden dan wakil presiden pada 17 April.

Dalam rapat pleno itu juga dibicarakan soal posisi parpol baru dalam kampanye capres-cawapres. Menurut Wahyu, dalam rancangan PKPU Kampanye Pemilu, parpol baru boleh berkampanye untuk mendukung capres-cawapres. Parpol baru juga diperbolehkan mencantumkan lambang partai dalam alat peraga kampanye, tetapi ada sedikit pembeda.

Parpol peserta Pemilu 2014 yang bisa mencalonkan kandidat presiden-wakil presiden akan disebut sebagai partai pengusung, sedangkan partai baru sebagai partai pendukung.

Wahyu menjelaskan, “Siapa pun parpol peserta Pemilu 2019 bisa menjadi pendukung, tetapi tak semua jadi pengusung. Nanti di surat suara pemilihan presiden-wakil presiden hanya ada tanda gambar partai pengusung. Itu yang membedakan”. (RN)