Spanduk pelantikan DPD II Kabupaten Sijunjung

Jakarta, innews.co.id – Dibalik euforia sebagian pengurus Partai Golkar yang menganggap partainya cukup ‘superior’ dengan memenangi sejumlah Pilkada di berbagai daerah, ternyata ada masalah pelik di tubuh PG yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tepat. Karena bila masalah ini dibiarkan, bisa menggerogoti suara partai di daerah yang selama ini menjadi kantong suaranya. Selain itu, berdampak lebih luas bisa menggerus suara Joko Widodo yang akan diusung oleh PG sebagai calon Presiden RI pada Pilpres 2019 nanti.

Problem yang pelik tersebut terjadi pada kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Bisa dikatakan kini ada dualisme kepemimpinan.

Dari kronologis yang didapat, diketahui bahwa masalah ini berawal dari Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Kabupaten Sijunjung, 6 Juni 2017 yang berakhir deadlock karena tidak ada rekomendasi dari DPP kepada Arifal Boy yang ingin maju untuk ketiga kalinya. Sesuai Juklak 5/DPP/GOLKAR/VI/2016, bagi pimpinan yang sudah dua kali memimpin tapi masih ingin kembali duduk harus mendapatkan rekomendasi dari DPP.

Karangan bunga ucapan selamat berjejer di tempat acara

Disepakati memberi waktu Arifal untuk mendapatkan rekomendasi DPP. Tapi sampai batas waktu rekomendasi tak kunjung ada.

Secara mendadak, tanpa sepengetahuan Ketua DPD I Sumbar yang sedang pergi haji, Ketua Harian DPD I menggelar Musda lanjutan pada 6 September 2017. Padahal, dalam pleno sebelum kepergian Ketua DPD I telah dikatakan, ketua harian tidak berwenang mengadakan Musda lanjutan.

Musda terkesan dipaksakan dan sepihak serta tidak mengundang calon Ketua DPD II lainnya, selain Arifal Boy. Bahkan, secara sprint dilakukan pelantikan terhadap Arifal.

Hal ini kontan mendapat protes dari beberapa calon Ketua DPD II Kabupaten Sijunjung. Melihat iklim demikian, Ketua DPD I menyurati DPP yang langsung membentuk Tim Fact Finding yang pada 22-23 Februari 2018 turun ke lapangan dan melahirkan rekomendasi bahwa Musda lanjutan ilegal. DPP pun menginstruksikan Musda (ulang) diadakan selambatnya 15 April 2018.

Tindakan anarkhis

Pada Musda (ulang), terjadi tindakan anarkhis yang dilakukan oleh orang suruhan Arifal Boy, di antaranya merusak Kantor DPD I PG. Sampai akhirnya Musda (ulang) ditunda.

Baru pada 17 April Musda (ulang) dapat dilaksanakan di Hotel Bumi Minang yang akhirnya memilih Suhardi Chan sebagai Ketua DPD II Kabupaten Sijunjung periode 2015-2020. Sementara Arifal Boy yang sejatinya juga diundang tidak hadir.

Uniknya, pasca Musda, rencananya pengurus yang baru akan dilantik pada Mei 2018. Di hari pelantikan, puluhan karangan bunga sudah berjejer di tempat acara. Para undangan satu per satu telah tiba. Mendadak datang surat dari DPP bernomor B-1824/Golkar/V/2018 yang dikirim via Whatapps dan menyatakan bahwa pelantikan dibatalkan dengan alasan ada indikasi pelanggaran yang dilakukan kader PG di Provinsi. Tapi tidak dijelaskan pelanggaran apa yang dilakukan.

Sontak terjadi kegaduhan dan berbagai sikap pro kontra. Dalam surat dari DPP yang ditandatangani Ketum Airlangga Hartarto dan Sekjend Lodewijk Paulus dikatakan DPP akan memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Musda (ulang) serta meminta DPD I untuk tidak melakukan tindakan organisasi apa pun terhadap DPD II Kabupaten Sijunjung.

Diminta komentar mengenai hal ini, Zulhendri Hasan menjelaskan, masalah di Sijunjung sebenarnya tidak terlalu rumit, asal DPP berniat baik menyelesaikannya. “Simpatisan Golkar di Sijunjung itu banyak sekali. Ironis kalau hal demikian tidak diselesaikan karena akan berakibat PG tidak bisa menempatkan anggota legislatif di daerah tersebut,” terangnya.

Saat terjadi penundaan Musda (ulang) oleh Ibnu Munzir, Zulhendri yang kebetulan putra daerah tersebut ditugaskan menangani 3 hal yakni, mengawal dan melanjutkan Musda (ulang), melakukan pengkajian terhadap kader yang melakukan tindakan indisipliner serta mengambil langkah-langkah hukum terkait tindak pidana.

“Ketika amanat itu telah saya jalankan dengan baik. Musda (ulang) dilanjutkan, menemukan kader yang membangkang terhadap partai, dan melaporkan 4 orang terkait kerusakan Kantor DPD I dan dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Zulhendri.

Ditambahkannya, pasca batalnya pelantikan, DPP mengirim tim pencari fakta yang sampai kini belum ada laporan jelas. Tindakan DPP yang ambigu ini mengakibatkan proses pencalegan di DPD II Sijunjung menjadi terganggu.

Inkonsisten

Mengenai hal ini, Zulhendri menilai DPP tidak memiliki ketegasan serta objektifitas dalam memberikan keputusan. Sangat nampak DPP inkonsistensi terhadap masalah ini.

Hal ini juga menurut Zulhendri sudah dilaporkan langsung ke Ketum DPP, tapi no respons. “Ketum harus objektif. Jangan karena dipengaruhi orang-orang di dekatnya sehingga kehilangan objektifitas dalam menangani sebuah persoalan,” pintanya.

Sampai kini, masalah DPD II Kabupaten Sijunjung masih terkatung-katung. “Persyaratan administratif di KPU saja belum, apalagi proses pencalegan,” tandas Zulhendri.

Bagi Zulhendri, ini adalah bentuk pencideraan terhadap DPD II Kabupaten Sijunjung, baik pengurus maupun simpatisan PG yang dilakukan oleh DPP. “Sebagai putra daerah, saya tidak terima Sijunjung digantung-gantung seperti ini,” tukasnya.

Kader PG di Sijunjung hilang keseimbangan karena tidak ada kepastian. Selain itu, masyarakat di sana yang adalah loyalis PG menganggap DPP telah menzolimi Sijunjung. “Takutnya kondisi seperti ini tidak hanya berpengaruh pada suara Golkar, tapi juga pada elektabilitas Presiden Joko Widodo yang diusung oleh Golkar sebagai capres,” ujar Zulhendri.

Dikatakannya, Ketum harus tegas dan cepat menuntaskan masalah ini. Perlu diketahui, di Sumbar, dari 19 kabupeten/kota, 14 di antaranya Ketua DPRD-nya berasal dari PG, termasuk Sijunjung. Sejak dulu Sijunjung adalah basis fanatik PG.

Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari DPP mengenai persoalan di Kabupaten Sijunjung. (RN)