Jakarta, innews.co.id – Dilibatkannya kaum ibu atau ‘Emak-emak’ dalam perpolitikan dikritisi oleh Perempuan Milenial Indonesia (Permisi).

Dalam aksinya di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rabu 12/9, Permisi menyatakan, “Kita dari gabungan perempuan dan ibu muda melihat ibu-ibu dijadikan alat politik praktis. Emak-emak digiring oleh mereka. Kita tidak mau jadi alat politik praktis,” ungkap Ananda Lamadau Koordinator Permisi di Gedung Bawaslu.

Amanda menambahkan, aksi tersebut dari hati yang bersimpatik kepada emak-emak.
“Ini bukan relawan tapi gerakan dari hati bagaimana kita simpatik terhadap emak-emak. Di setiap daerah akan ada. Pasti ada aksi lanjutan,” ujar Ananda.

Dalam rilisnya, Permisi melihat dalam menanggapi isu Pilpres selalu di kemas sedemikian rupa untuk menyerang kelompok Petahana sehingga mengakibatkan tidak sehatnya peraingan politik. Salah satunya isu harus mundurnya Presiden ketika mencalonkan kembali menjadi presiden.

“Melihat kondisi perpolitikan nasional hari ini yang coba menggerakan seluruh elemen bangsa untuk terlibat secara masif sangatlah tidak etis. ketika ada penggiringan pada kelompok ibu-ibu “emak-emak”. Hal ini sudah sangat melampaui batas mengingat besarnya tanggung jawab Ibu. Istilah yang kita kenal familiar the power of emak-emak memang pantas untuk disematkan kepada Ibu kita,” ujar Permisi.

Secara khusus, Permisi meminta:
1. Presiden Jokowi tidak harus mundur. Cukup dengan cuti kampanye sesuai Undang-Undang UU Nomor 7 Tahun 2017
2. Menolak pelibatan Ibu “Emak-emak” kami dalam mobilisasi dan keterlibatan politik praktis
3. Mendesak Bawaslu untuk mengawasi dan menindak oknum dan lembaga politik yang pada Pemilu dan Pilpres 2019 tidak santun dan patuh pada Peraturan dan perundang-undangan serta menggunakan politik identitas Seperti Hastag 2019 Ganti Presiden.
4. Mengajak masyarakat untuk memberikan suara pada pemilu dan pilpres 2019
5. Menolak Pelibatan Emak-Emak untuk Mendukung Gerakan Hastag #201 9GantiPresiden demi menghindari penafsiran yang ambigu di masyarakat mengingat sudah ada kandidat Capres dan Cawapres yang mendaftar secara resmi dan konstitusional di KPU
6. Menolak Gerakan Hastag 2019 Ganti Presiden Yang kami anggap sebuah gerakan Inkonstitusional, dan Akan berakibat pada perpecahan Sesama Anak Bangsa.
7. Mengimbau Kepada seluruh Masyarakat Indonesia agar bersama sama menjaga stabilitas keamanan menjelang Pesta Demokrasi Pemilu 2019.(RN)