Jakarta, innews.co.id – Selama puluhan tahun, rezim Orde Baru melarang kesenian barongsai dan tradisi Tionghoa lain termasuk agama Khonghucu untuk ditampilkan secara terbuka. Padahal, diyakini tradisi Tionghoa sudah masuk ke Indonesia bersamaan dengan migrasi manusia dari wilayah selatan Cina ke Asia Tenggara termasuk Indonesia sekitar 5.000 tahun lalu. Bahkan, sekolah agama Khonghucu pertama di Jakarta berdiri pada awal abad ke-17. Dan secara organisasi sudah eksis sejak 1901.

Di era Soekarno sebenarnya agama Khonghucu telah diakui. Pengakuan ini diperkuat Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1969. Uniknya, pada tahun 1967 terbit instruksi presiden (Soeharto, red) yang isinya melarang semua jenis tradisi Tionghoa termasuk Khonghucu dilaksanakan secara terbuka. Dan inpres inilah yang kemudian menjadi awal perlakuan diskriminasi terhadap Khonghucu.

Di era pemerintah K.H. Abdurrahman Wahid, akhirnya Khonghucu dilegalkan. Tidak itu saja, umat Khonghucu juga diberi kebebasan untuk melaksanakan agamanya dengan seluas-luasnya. Sayangnya, hingga 2018 ini, Khonghucu sebagai salah satu agama resmi dan diakui pemerintah belum memiliki Pembimas. Masih dalam bentuk Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu yang dipimpin oleh Mudhofir.

Perkhin suarakan keinginan hati umat Khonghucu

Ini agak menggelikan! Sebab, sudah 18 tahun diakui resmi di Indonesia, tapi belum ada bagian khusus yang menangani Khonghucu seperti Bimas Islam, Kristen, Hindu, Katolik, dan Budha. Benarkah alasannya hanya karena belum ada sumber daya manusia (SDM)? Menurut penelusuran, saat ini di lingkungan Kementerian Agama baru ada satu orang pegawai negeri sipil dari agama Khonghucu. Sementara ada tiga orang lainnya yang berstatus pegawai honorer yang belum jelas apakah bisa diangkat sebagai pegawai tetap di lingkungan Kemenag atau tidak.

Ironis rasanya, 18 tahun telah mewarnai persada, namun belum ada kebijakan pemerintah untuk memastikan bahwa Pembimas Khonghucu memang dijabat oleh orang yang berasal dari Khonghucu juga.

Idealnya seiman

Ditanya soal itu, Gianti Setiawan, Ketua Umum Perempuan Khonghucu Indonesia (Perkhin) mengatakan, “Sejujurnya, pihaknya memang merindukan untuk Pembimas Khonghucu dijabat oleh orang Khonghucu juga. Dengan begitu, maka ada kesinambungan antara program dengan aplikasi di tengah masyarakat,” ujar Gianti.

Hal senada dikatakan Pindawati Penasihat Perkhin, “Pastinya, kami menginginkan Pembimas Khonghucu dipegang oleh orang Khonghucu juga”.

Menurut Gianti, sebenarnya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pihaknya sudah dijadikan akan dibuat Pembimas dari Khonghucu, tapi sampai sekarang belum terwujud.

Gianti Setiawan Ketua Umum Perkhin harapkan pemerintah segera realisasikan Pembimas Khonghucu yang seiman

“Kami juga sudah menyampaikan hal ini ke Presiden Joko Widodo saat pertemuan dengan Pengurus Pusat Matakin di Istana Negara, beberapa waktu lalu. Sebenarnya Presiden dan menteri-menteri terkait memahami bahwa agar efektif, maka Pembimas dari suatu agama harus dijabat oleh orang yang beragama itu juga. Saya rasa dari Presiden dan menteri terkait sudah setuju. Hanya saja masih terkendala di mana, saya kurang tahu,” ujar Gianti lagi.

Ditambahkannya, mungkin seluruh umat Khonghucu harus lebih bersabar untuk menanti realisasi Pembimas Khonghucu berasal dari Khonghucu juga. “Kami berharap akhir 2019 ini hal tersebut sudah bisa terwujud,” harap Gianti.

Perkhin aktif bersama Ibu Shinta Nuriyah

Sementara itu Pindawati menambahkan, “Kami sudah mengalami marginalisasi selama 32 tahun di era Orde Baru. Apa kami harus mengalami hal serupa juga sekarang?”

Karena itu, umat Khonghucu menaruh harapan besar pemerintah bisa merealisasikan hal tersebut demi kemaslahatan umat Khonghucu di tanah air tercinta ini. Dengan begitu, program pembinaan umat bisa lebih efektif dan tepat guna. (RN)