Jakarta, innews.co.id – Sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa negara ini dibangun atas dasar keberagaman. Karena itu adalah aneh bila tiba-tiba muncul usulan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan (PPK).

Hal ini dikatakan Pdt. Dr. Ronny Mandang, M.Th., Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII) dalam jumpa pers menyikapi usulan RUU PPK ini di GKRI Karmel, Permata Hijau, Jakarta, Selasa (30/10).

Dalam rilis yang diterima dikatakan, hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apa pun.

Perihal pendidikan agama, acuan utamanya adalah segala bentuk regulasi mengacu pada UUD 1945. Lalu turunannya UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionak serta UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menyikapi masalah tersebut, beberapa masukan yang diberikan antara lain, lebih baik membuat peraturan khusus terkait lembaga pendidikan Islam dan tidak dicampur dengan regulasi bagi lembaga pendidikan agama lainnya. Ini untuk menghindari tumpang tindih konsep dan penyeragaman yang tidak realistis.

“Mengingat pasal 1 (2) UU No. 20/2003 berkata, Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka disarankan agar kurikulum formal yang ada di setiap lembaga pendidikan agama, tidak cukup hanya dengan pendidikan kewarganegaraan saja, namun lebih spesifik musti ditambah dengan mata pelajaran Pancasila yang materinya kami harapkan berasal dari badan pemerintah yang pokok tugasnya adalah perihal diseminasi dasar negara.

Ditegaskan pula, jika RUU PPK ini dipaksakan, maka PGLII lewat Komisi Advokasi, Hukum, dan HAM akan berada di garda depan untuk mengajukan judicial review.

Hadir dalam jumpa pers, Pdt Hendra Hariyanto (Komisi Advokasi, Hukum, dan HAM), Arnold Hasudungan, Pdt Freddy Soeyoto (Sekum PP PGLII), Pdt Ronny Mandang, Pdt Dr Nus Reimas (Ketua Majelis Pertimbangan) , Pdt Ronny Sigarlaki, Deddy Madong (Ketua III). (BY)