Jakarta, innews.co.id – Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan di pulau reklamasi C dan D menjadi polemik.

Ketika coba dikonfirmasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memilih bungkam. Anies tidak mengucapkan sepatah kata pun mengenai pemberian IMB tersebut.

Sebagai informasi, Juni 2018, Anies telah menyegel pulau hasil reklamasi Pulau C (kini Pantai Kita) dan Pulau D (Pantai Maju) dengan alasan tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Bangunan yang disegel mencapai 932 unit. Dalam penyegelan tersebut Anies mengerahkan 300 personel Satpol PP.

Kala itu Anies berjanji akan menindak tegas bangunan yang tidak memiliki izin. Anies mengatakan, jika membangun tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) di Ibu Kota, ada sanksinya, yaitu diawali surat peringatan (SP) 1, 2, dan 3.

“Kemudian penyegelan jika pembangunan masih berlanjut terus. Menyusul digelar pembongkaran bangunan,” ujar Anies.

Namun, hal sebaliknya justru terjadi Pulau C dan D. Ada apa dengan Anies?

Diterbitkannya IMB meski Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) belum rampung, menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik, IMB tersebut seharusnya diterbitkan setelah perumusan RZWP3K disahkan.

“IMB tersebut bisa gugur jika nantinya tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perda Zonasi Pesisir. Dengan demikian, bangunan-bangunan di pulau hasil reklamasi Teluk Jakarta juga bisa bermasalah,” ujar Taufik.

Taufik mengaku belum mengetahui mengenai penerbitan IMB di lahan reklamasi tersebut.

“Saya belum tahu. Baru dengar. Setahu saya mekanisme IMB itu kan harus sesuai ketentuan yang ada, kemudian bila dia melanggar, ada denda,” kata Taufik.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RZWP3K itu sendiri gagal disahkan setelah Pemprov DKI menariknya dari pembahasan dengan DPRD pada 2017 lalu. Saat itu, pemprov juga menarik Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS Pantura) Jakarta. Raperda itu merupakan dasar hukum untuk mengatur peruntukan di pulau-pulau reklamasi tersebut.

Anies beralasan penarikan dua raperda tersebut dari Badan Pembahasan Peraturan Daerah (Bapemperda) pada akhir 2017 untuk menyesuaikannya dengan poin-poin yang digariskan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. (RN)