Suasana persidangan di Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah

Semarang, innews.co.id – Gugatan pelanggaran hak cipta atas Hologramisasi atau Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok yang digugat oleh Kasim Tarigan selaku Pencipta dan Pemegang Hak dengan Perkara No. 09/Pdt.Sus-HKI.Cipta/2019/PN.SMG., terhadap PT Pura Nusapersada, PT Pura Barutama, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Feybe Fince Goni, kini tengah disidangkan di Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah.

Dalam keterangan saksi ahli, Kamis (24/10/2019), Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCIArb., terpapar jelas bahwa Pencipta/Pemegang Hak Cipta memiliki hak eksklusif berupa hak ekonomi dan hak moral untuk mempublikasikan (publication rights) dan menggadakan (reproduction rights) suatu ciptaan yang dimilikinya. Dalam hal ini termasuk hak untuk memberi ijin kepada pihak lain.

Suyud yang juga Wakil Ketua Asosiasi Konsultan HKI Indonesia (AKHKI) ini menjelaskan, berdasarkan Penjelasan Pasal 4 UU Hak Cipta, “hak eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

“Berdasarkan penjelasan Ketentuan ini berarti bahwa Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 4 secara nyata telah melakukan publikasi, memproduksi, mengedarkan seolah-olah sebagai Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta yang memiliki atas Ciptaan atau memanfaatkan Hak Moral dan Hak Ekonomi atas Ciptaan ‘Hologramisasi atau Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok” yang menjadi pokok perkara tersebut,” urai Suyud.

Ditambahkannya, perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 4 yang telah melakukan adaptasi /pengalihwujudan atas Ciptaan telah melanggar Hak Moral (moral rights) dari Penggugat mengingat bahwa Hak Moral atas Ciptaan belum beralih/dialihkan kepada Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 4. Oleh karenanya, Penggugat berhak untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi adaptasi pengalihwujudan Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri dan reputasi Penggugat juga termasuk berhak atas manfaat ekonomi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e juncto Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta,” paparnya lanjut.

Suyud menilai, dalam perkara ini ada pelanggaran Hak cipta yang di dalamnya terdapat 2 Hak yang mendukungnya, yakni: hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights).

“Dalam hal ini, Penggugat sebagai Pencipta/ Pemegang Hak, telah menderita kerugian materiil maupun immaterial,” tandasnya.

Oleh karenanya, Suyud menyarankan sebagaimana amanat ketentuan Pasal 95 UU Hak Cipta, penyelesaian kasus ini seharusnya dapat mempertimbangkan penyelesaian sengketa alternatif (mediasi/ konsiliasi) sehingga terjadi kesepakatan/ perdamaian. (RN)