Jakarta, innews.co.id – Tanpa menunggu waktu lama, Pimpinan Kolektif Kolegial (PKK) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) menetapkan pelaksanaan Kongres Lanjutan atau dikenal Kongres Luar Biasa (KLB) di Mataram, Nusa Tenggara Barat, 28 September 2019.

Hal ini disampaikan PKK IPPAT pada jumpa pers yang diadakan di Rumah Kuliner, Jakarta, Sabtu (29/6/2019). Hadir pada acara tersebut Dr. Hapendi Harahap, SH., MH., Otty Hari Chandra Ubayani, SH., Sp.N., MH., Firdhonal, SH., dan Dr. Syafran Sofyan.

Dalam penjelasannya, Hapendi mengatakan, pelaksanaan KLB merupakan penetapan pengadilan dalan kasus gugatan Kongres IPPAT di Makassar yang saat ini masih bergulir di PN Jakarta Barat.

Pimpinan Kolektif Kolegial IPPAT yang terdiri dari Hapendi Harahap, Firdhonal, dan Otty Ubayani bersama Syafran Sofyan dan Kumkum

“Kami (PKK IPPAT), yang terdiri dari Turut Tergugat I, II, dan III ‘ditugaskan’ untuk mengadakan KLB tersebut,” kata Hapendi.

Sementara itu, Otty Ubayani meminta semua PPAT yang ikut serta dalam Kongres VII IPPAT di Makassar bisa ikut serta dalam KLB di NTB.

“Kita semua berharap KLB akan menetapkan Ketum IPPAT yang legitimate dan sesuai dengan AD/ART organisasi. Jadi, ini sarana tepat untuk rekonsiliasi,” imbuh Otty.

Di tempat yang sama, Firdhonal menjelaskan, pada KLB nanti akan ditentukan siapa Ketum IPPAT yang legitimate dengan memilih antara Peringkat 1 dan 2 pada Kongres VII IPPAT di Makassar, yakni, Julius Purnawan dan Hapendi Harahap.

“Jika Julius Purnawan tidak hadir, maka secara aklamasi akan dipilih caketum yang hadir,” jelasnya.

Selain itu, juga akan dilantik Majelis Kehormatan Pusat (MKP) hasil pemilihan di Kongres Makassar. Kalau MKP tidak hadir, maka itu menjadi kerugian tersendiri.

PKK IPPAT juga mengharapkan para Pengurus Wilayah bisa hadir pada KLB tersebut. “Kita mau meluruskan organisasi agar sesuai AD/ART. Dengan begitu, maka KLB melegitimasi kepengurusan IPPAT,” terang Hapendi lagi.

Dikatakannya lagi, KLB adalah bentuk rekonsiliasi IPPAT seutuhnya. “PKK bukan organ yang diatur dalam AD/ART IPPAT. Namun, PKK diberi mandat oleh penetapan pengadilan untuk melaksanakan KLB,” ujar Hapendi.

Firdhonal menambahkan, “Sebagai warga negara yang baik kita harus taat pada keputusan pengadilan. Karena hukum harus menjadi panglima”.

Mantan Ketua Umum PP IPPAT Dr. Syafran Sofyan menegaskan, mendukung KLB kalau memang hal tersebut untuk kebaikan IPPAT.

“Kunci dari organisasi adalah komunikasi. Dan saya kagum dengan PKK IPPAT yang begitu intens menjalin komunikasi. Semoga KLB bisa menghasilkan sesuatu yang baik bagi keberlangsungan IPPAT,” tukas Syafran.

“Saya berharap Bang Julius Purnawan ikut bergabung di KLB lanjutan supaya tidak ada lagi rumor dualisme. Kita tidak mau ada sengketa dalam organisasi. Kita mau menjalankan organisasi secara on the track. Mari bersama-sama membesarkan IPPAT,” seru Otty.

Hingga berita ini dirilis, baik Julius Purnawan Ketua Umum PP IPPAT hasil Kongres VII Makassar dan Priyanto Sekretaris Umum yang coba dikonfirmasi belum memberikan tanggapan apa pun perihal rencana KLB ini. (RN)