Jakarta, innews.co.id – Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan pimpinan sejumlah media massa sudah menegaskan bahwa pada Kabinet Kerja Jilid II nanti, Jaksa Agung tidak lagi dijabat oleh orang parpol, melainkan dari kalangan profesional. Hal ini menimbulkan polemik. Argumentasi pun berhamburan.

Banyak pihak setuju bila Jaksa Agung diambil dari kalangan profesional. Namun hal ini dikritisi lantaran ada kemungkinan guna meraih dukungan, calon Jaksa Agung akan melobi partai-partai politik. Tentu saja, profesionalitas yang dimaksud menjadi sumir karena ada politik balas budi didalamnya.

Sebagian ahli menilai, lebih baik Jaksa Agung berasal dari parpol. Atau kalau seseorang ketika ditetapkan menjadi Jaksa Agung, maka berkewajiban melepas jubah partainya, dan bertindak secara profesional. Suara lain berkata, bisa juga diambil dari pejabat karir yang telah pensiun. Meski yang bersangkutan terlibat di parpol, asal bukan pengurus, tidak jadi soal.

Ketika dihubungi via telepon, Selasa (20/8/2019) siang, Emrus Sihombing Pakar Komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) mengatakan, dirinya lebih condong Jaksa Agung berasal dari profesional. Bahkan, hal tersebut sebenarnya sudah ia cetuskan sejak 2 tahun silam.

“Kalau dari profesional, maka ia independen dan tidak memihak pada salah satu parpol. Sehingga dalam menangani persoalan hukum pun akan profesional,” ujar Emrus.

Kalangan profesional yang dimaksud seperti dari Peradi, konsultan hukum, atau akademisi dari perguruan tinggi swasta (PTS). Mengapa harus dari PTS? Menurut Emrus, untuk menghindari beban psikologis kalau diambil dari PTN karena tentu terkait dengan pemerintah.

Meski dari profesional, kata Emrus, tetap ada syarat-syarat diantaranya, punya kapabilitas di bidang hukum, memiliki track records yang baik, punya netralitas dan independen dalam tugasnya.

Alasan lain mengapa Jaksa Agung baiknya dari kalangan profesional, tambah Emrus, untuk melepaskan diri dari aspek sosiologis, psikologis, dan relasi antropologis.

Disinggung kemungkinan diambil dari internal, Emrus tidak menafikan hal tersebut. Namun, ia mengingatkan, harus dilihat dulu, apakah selama ini kinerja Kejaksaan Agung bersih. Dalam arti, tidak ada jaksa yang tersangkut persoalan hukum. Karena ini bicara soal sistem yang berlaku. “Kalau memang clear, why not diambil dari dalam. Tapi kalau masih ada yang tersangkut masalah hukum, itu artinya implementasi sistem di dalam masih belum bagus.

Meski begitu, Emrus mengaku, ada plus minusnya bila Jaksa Agung diambil dari luar. “Paling tidak, orang itu belum tahu ‘permainan’ yang mungkin selama ini dilakoni dan lebih sulit membaca intrik-intrik,” kritik Emrus.

Emrus menegaskan, masalah Jaksa Agung, memang harusnya Presiden tidak berkompromi dengan kekuatan politik. Akan tetapi, Emrus mengingatkan agar Presiden Jokowi hati-hati dalam memilih Jaksa Agung karena pertanggungjawabannya langsung ke publik.

Pakar lain yang enggan disebutkan namanya mengatakan, sulit bagi Jaksa Agung, siapapun dia menghindari dari kekuatan partai politik. Jadi, intinya kembali pada pribadinya sendiri. “Diambil pun dari kalangan profesional, bisa jadi dia main mata dengan parpol. Sekalipun berasal dari parpol, kalau pribadinya tegas dan profesional, maka kekuatan parpol tidak akan mampu mempengaruhinya. (RN)