Jakarta, innews.co.id – Pro kontra revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berujung. Banyak pihak mengkhawatirkan bila direvisi, terjadi pemandulan peran KPK kedepan. Namun, di pihak lain, revisi UU KPK justru bakal memperkuat institusi anti-rasuah tersebut.

Menyikapi persoalan tersebut, C. Suhadi pengamat hukum kepada innews, di Jakarta, Senin (9/9/2019) mengatakan, selama ini KPK sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Undamg-Undang. Namun memang dalam implementasinya belum maksimal.

“KPK sebaiknya dimandirikan. Sebab kalau tidak, seperti KPK harus bernaung di lembaga lain, bagusnya dibubarkan saja,” kata Suhadi.

Dia berharap KPK sebagai lembaga penegakan hukum jangan diseret-seret ke ranah politik, baik oleh eksternal maupun internal.

Keterlibatan polisi dan kejaksaan di tubuh KPK, lanjut Suhadi, itu hanya sebagian kecil saja. “Jangan nanti ketika ditarik ke ranah politik, maka keberadaan KPK semakin sumir alias tidak jelas,” imbuh Suhadi.

Diakuinya, banyak orang tidak mengerti esensi kehadiran KPK, bahkan orang dalam sekalipun. “Kalau sudah tidak paham, jangan ikut berdebat dan memanas-manasi situasi,” tandas Suhadi.

Dia mencontohkan, ada kelompok-kelompok orang yang tidak suka dengan keberadaan KPK. Secara personal, seperti Denny Siregar, yang bagi Suhadi, tidak paham apa-apa mengenai KPK.

Suhadi yang juga Ketua Umum Negeriku Indonesia Jaya (Ninja) ini berharap masyarakat bisa jernih melihat KPK bahwa kehadirannya sangat membantu dalam upaya pemberantasan korupsi dan memastikan pemakaian anggaran negara dilakukan secara benar. (RN)