Jakarta, innews.co.id – Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet yang membahas administrasi kependudukan di Kantor Presiden, Jakarta, secara khusus meminta pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) bisa disegerakan.

Hal ini lantaran banyaknya keluhan masyarakat mengenai kelambanan proses penguruskan e-KTP. Sebab, bila tidak memperoleh e-KTP, maka masyarakat gagal untuk menyalurkan hak politiknya dalam pemilu mendatang.

“Jangan sampai rakyat menunggu lama. Mungkin dibuat Permendagri yang langsung membatasi waktu penyelesaian KTP-E berapa hari atau dalam hitungan jam. Saya pikir, kalau ada peraturan menteri, pelayanan e-KTP lebih cepat,” pinta Presiden.

Jokowi juga meminta ada strategi jemput bola dalam pelayanan e-KTP terutama di wilayah yang akses ke pemerintahan sangat jauh dan sulit dijangkau karena kendala geografis. “Rakyat butuh e-KTP untuk mengakses layanan publik seperti memasang listrik, membuka rekening bank, mengurus paspor, serta Pilkada 2018 dan Pemilu 2019,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan itu Kepala Negara juga meminta sistem identitas tunggal segera terwujud dengan ditopang data dan informasi administrasi kependudukan yang terintegrasi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya segera membuat Permendagri yang mengatur batas waktu pembuatan e-KTP di seluruh Tanah Air. “Pekan ini terbit. Nanti urus KTP-E di Dukcapil Pusat Pasar Minggu atau di seluruh Indonesia maksimal 1 jam,” kata Mendagri.

Seperti diketahui, proyek e-KTP dimulai pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika itu, Mendagri dijabat oleh Gamawan Fauzi. (RN)