Jakarta, innews.co.id – Prinsip keuangan bertanggung jawab dipandang sebagai landasan yang tepat untuk mengembalikan fokus usaha simpan pinjam oleh koperasi pada kebutuhan anggota demi pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan menanamkan prinsip-prinsip keuangan yang bertanggung jawab, usaha simpan pinjam oleh koperasi dapat membuka akses yang luas kepada anggotanya dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Hal tersebut secara terbuka dikatakan Asisten Deputi Urusan Simpan Pinjam Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Husein di Jakarta, Kamis, (19/4). Oleh karena itu, koperasi diminta untuk patuh menerapkan prinsip keuangan bertanggung jawab sebagai upaya meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi koperasi sekaligus memperbesar kontribusinya pada perekonomian nasional.

Ditambahkannya, pelaksanaan prinsip-prinsip keuangan bertanggung jawab juga akan memberikan nilai lebih kepada anggota dan memastikan keberlangsungan operasional koperasi dalam jangka panjang.

Prinsip tersebut semakin relevan dan penting di saat pertumbuhan keuangan mikro, khususnya kredit mikro dalam hal ini koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam melaju cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir baik dalam hal portofolio pinjaman dan jumlah anggota.

Pada 17 April 2018 lalu Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pembiayaan melakukan kegiatan advokasi literasi dan Penumbuhan USP Koperasi di Malang, Jawa Timur. Kegiatan juga diisi dengan acara Advokasi Penataan Manajemen KSP/USP Koperasi sekaligus Integrasi Penguatan Kerja sama Antar-Usaha Simpan Pinjam.

Sosialisasi melibatkan lebih dari 100 peserta yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan koperasi simpan pinjam di Jawa Timur. “Upaya ini bertujuan untuk memperkenalkan prinsip-prinsip keuangan bertanggungjawab kepada Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi,” katanya.

Ahmad Husein menambahkan, koperasi harus memahami dan menganut pilar keuangan yang bertanggung jawab meliputi pilar pertama Regulasi Perlindungan Anggota, antara lain perlindungan anggota, kerahasiaan data anggota, dan program penyadaran dan edukasi keuangan.

Pilar kedua yakni Pengaturan Diri Sendiri Sektor KSP, yaitu Standar baku praktek atau Pedoman Perilaku yang bertanggung jawab dalam interaksi dengan anggota, merancang produk dan pelayanan, pengelolaan operasional serta manajemen risiko.

Pilar ketiga yakni Peningkatan Kapasitas Keuangan Anggota, Membangun kapasitas keuangan dari anggota melalui program pendidikan keuangan dan penyadaran. (RN)