Priyatno, SH., Sekretaris Umum PP IPPAT periode 2018-2021

Jakarta, innews.co.id – Keluarnya statement Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang mendukung Kongres Luar Biasa (KLB) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) diakibatkan tidak mendapat info yang sesuai beracara tentang penetapan perdamaian dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hal tersebut dikatakan Priyatno, SH., Sekretaris Umum Pengurus Pusat IPPAT hasil Kongres VII di Makassar, Juni 2018 saat dimintai tanggapannya perihal kunjungan Pimpinan Kolektif Kolegial IPPAT kepada Ketua DPR RI, Jumat (31/5/2019).

“Ketua DPR tidak mendapat info yang sesuai beracara tentang penetapan perdamaian dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sementara pokok permasalahannya masih bersidang,” kata Priyatno, SH., lewat pesan pendeknya kepada innews, Sabtu (1/6/2019) siang.

Guna menjelaskan hal sesungguhnya, PP IPPAT berencana menemui Ketua DPR RI dalam waktu dekat.

“PP IPPAT segera berkunjung ke DPR untuk klarifikasi dan menyampaikan sebenarnya tentang Kongres di Makassar yang sejatinya sudah sesuai dengan AD/ART,” ujar Priyatno.

Meski begitu, belum ada waktu resmi kapan PP IPPAT bakal menemui Ketua DPR.

Pada Jumat, (31/5/2019), Pimpinan Kolektif Kolegial IPPAT hasil penetapan Pengadilan Jakarta Barat melalui penetapan Nomor 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt beranjangsana menemui Ketua DPR RI, membahasa kemelut di tubuh perkumpulan IPPAT.

Pada kesempatan tersebut disampaikan rencana menggelar KLB. Bamsoet pun mendukung rencana tersebut, bahkan memastikan dirinya akan hadir.

Sementara itu, Menteri BPN/ATR Dr. Sofyan Djalil dalam sebuah wawancara saat Bukber Iluni FHUI di rumah dinasnya meminta pihak yang kalah dalam Kongres VII IPPAT di Makassar untuk legowo menerima kekalahan.

“Harus sportif dong. Kalau sudah kalah ya akui saja. Jangan malah menggugat-gugat ke pengadilan. Dalam sebuah pertandingan biasa ada yang menang dan ada yang kalah,” ujar Sofyan.

Sofyan menegaskan, PPAT harus disiplin. Sebab, PPAT adalah pejabat publik, jadi harus menjaga perilakunya. “Jangan dikit-dikit gugat ke pengadilan,” imbuhnya. (RN)