Yogyakarta, innews.co.id – Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harus menjadi standar dalam menyusun laporan keuangan.

Penegasan ini disampaikan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Rini Handayani, saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Akuntasi Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tahun 2019 yang diselenggarakan Biro Umum Kemen PPPA di Yogyakarta (09/10/2019).

“WTP bukanlah sebuah prestasi, melainkan sudah kewajiban kita dalam menggunakan APBN,” kata Riri.

Bimbingan Teknis Akuntasi Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tahun 2019 yang diselenggarakan Biro Umum Kemen PPPA di Yogyakarta (09/10/2019)

“Kita tidak boleh puas dengan predikat WTP, tetapi kita justru harus semakin terpacu supaya tahun ini, dan tahun-tahun berikutnya, Kemen PPPA terus mendapatkan opini WTP. Perolehan opini WTP ini harus menjadi suatu standar bagi kita. Opini WTP merupakan kontribusi berbagai pihak di lingkup Kemen PPPA, khususnya para pengelola anggaran dan operator baik di tingkat pusat maupun satker dekon di daerah,” jelas Rini.

Di sisi lain, Rini menilai sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penyebab masih belum maksimalnya realisasi anggaran dan turunnya anggaran Kemen PPPA tahun 2020. Kemen PPPA sebagai kementerian yang berada pada klaster III memiliki anggaran tahun 2019 sebesar 493 milyar yang dikelola oleh 7 Satker pusat dan 34 satker daerah.

Riri Handayani menyampaikan paparannya

“Dua dari 6 kendala yang dihadapi Kemen PPPA dalam hal realisasi anggaran berhubungan dengan SDM. Pertama SDM pengelola keuangan belum maksimal memahami peraturan Undang-Undang. Kedua, keterbatasan jumlah SDM pengelola anggaran. Untuk itu peningkatan kualitas dan pengetahuan para pengelola keuangan satker dilakukan melalui bimtek ini,” tambah Rini. (IN)