Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bersama Wakil Menteri I Kementerian BUMN Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat Rapat Kerja dengan DPR RI Komisi VI dengan agenda perkenalan Anggota Komisi VI yang baru, sekaligus membahas target penyelesaian road map 5 Tahun Kementerian/lembaga di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Rabu (7/11/2019)

Jakarta, innews.co.id – Anggaran koperasi yang kecil menjadi cermin dan bentuk tidak ada kepedulian kepada koperasi sementara di satu sisi koperasi diharapkan menjadi soko guru perekonomian nasional.

Hal ini dikatakan Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar Lamhot Sinaga dalam Rapat Kerja Menteri Koperasi dan UKM bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019) kemarin.

Dalam uraiannya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjabarkan pagu alokasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM untuk 2020 sebesar Rp972,3 miliar.

Anggaran terbesar dialokasikan untuk program peningkatan daya saing UMKM dan koperasi yang mencapai 56 persen dari seluruh total anggaran. Sementara untuk penguatan kelembagaan koperasi sebesar 3 persen dan program peningkatan penghidupan berkelanjutan berbasis usaha mikro sebesar 9 persen.

Sementara sisanya digunakan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Koperasi dan UKM dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Pada kesempatan itu Teten Masduki menyampaikan lima program strategis yang akan diimplementasikan ke depan yakni pengembangan dan perluasan akses pasar, peningkatan daya saing dan kapasitas produk dan jasa UMKM, pembiayaan dan investasi yang mudah, pengembangan kapasitas manajemen usaha, serta pengembangan kemudahan iklim usaha dan kesempatan berusaha.

Penjabaran ini langsung menuai kritik dari anggota Komisi VI DPR RI Mohamad Idris Laena yang menilai program-program tersebut tidak menyentuh koperasi dan hanya fokus pada UKM.

“Tidak ada program tentang koperasinya, ini perlu mindset harus disamakan dulu. Ada hal yang berbeda ketika bicara tentang koperasi dan UKM. Kita harus bedakan dulu koperasi ya koperasi dan UKM ya UKM,” kata Idris.

Di tempat yang sama, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN Nasril Bahar mempertanyakan eksistensi Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) apakah akan dipertahankan atau tidak ke depan. (RN)