Jakarta, innews.co.id – Suatu kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah banyak wajib memiliki ijin keramaian dari pihak berwajib. Bila tidak, acara tersebut rentan untuk dibubarkan.

Nampaknya hal ini juga bisa menimpa Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) yang akan berlangsung di Bali, 21-22 Maret nanti.

Hingga sore ini, Selasa (19/3/2019), laporan dari Baintelkam Polri, belum ada permohonan maupun rekomendasi ijin keramaian dalam rangka Rakornas di Bali, 21-22 Maret 2019.

Hal ini disampaikan salah satu Tim Gugat IPPAT Andreas Joko Bintarto, SH., M.Kn., yang langsung mendatangi Baintelkam Polri untuk melakukan pengecekan terhadap masalah ini.

Andreas Joko Bintarto tengah mendatangi Baintelkam Polri di Jakarta

Menurutnya, pengecekan langsung ini dimaksudkan agar mengetahui jelas soal perizinan Rakornas yang santer diisukan belum ada. Karena bila tiada izin keramaian dari aparat kepolisian, maka acara itu sangat mungkin dibubarkan. Tentu peserta Rakornas yang akan jadi korban. Apalagi acara tersebut juga diisi dengan upgrading. Tentu sangat mengenaskan bila sampai dibubarkan oleh aparat kepolisian. Panitia dan PP IPPAT sebagai penyelenggara mungkin untung, tapi peserta bakal buntung.

Seperti ketahui, sesuai Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2017, tepatnya Pasal 6, menyebutkan, izin keramaian harusnya diperoleh 14 hari sebelum tanggal kegiatan.

Merujuk pada aturan tersebut, maka penyelenggaraan Rakornas IPPAT hanya tinggal hitungan 2 hari lagi, sementara izin keramaian belum dimiliki.

Disebutkan pula di ayat ke (4), bahwa bilamana pengajuan izin keramaian tidak memenuhi ketentuan mengenai batas waktu, maka pihak berwenang bisa menolak permohonan izin yang diajukan.

Bila demikian, akankah Rakornas IPPAT dibubarkan oleh aparat kepolisian? Atau mungkin karena tidak mendapat izin, maka akan ditunda? Sementara peserta Upgrading kabarnya sudah membayar.

Ini menambah deretan buruk kinerja PP IPPAT hasil Kongres VII Makassar yang kini tengah menjalani proses persidangan di PN Jakarta Barat.

Sudah coba mengganti Rakernas menjadi Rakornas secara semena-mena, kini nekat menyelenggarakan acara yang belum ada izinya. Menurut AD/ART Perkumpulan IPPAT, istilah yang dipakai rapat kerja nasional (Rakernas), dan tidak mengenal istilah Rakornas. Namun, PP IPPAT nampaknya mbalelo, nekat melaksanakan kegiatan yang jelas-jelas tidak ada dalam AD/ART Perkumpulan IPPAT. (RN)